WALHI Kaltim Sebut PLTA di Ibu Kota Baru Tenggelamkan 2 Desa

12
Kaltim
Ilustrasi: CNN

SERIKATNEWS.COM – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Timur menyatakan bahwa rencana pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sungai Kayan berpotensi menenggelamkan dua desa yang dihuni 160 kepala keluarga, yakni desa Long Lejuh dan Long Peleban, Kecamatan Peso Bulungan. Pembangunan PLTA itu bakal dilakukan di atas lahan seluas 18 hektare.

Direktur Walhi Kalimantan Timur Yohana Tiko menilai bahwa pembangunan bendungan PLTA yang direncanakan untuk menyuplai listrik ibu kota baru tersebut juga berdampak serius bagi ekosistem Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

“Selain itu ada juga lima desa lainnya yang akan berdampak serius karena akan dibangun DAM yang lainnya dan akan menenggelamkan hutan primer dan ruang hidup masyarakat lokal di sepanjang aliran sungai Kayan yang panjangnya 576 kilometer dengan sekitar dua puluh desa,” ujar Yohana Tiko di Samarinda, Rabu (13/11/2019).

Tiko menegaskan bahwa pembangunan PLTA Sungai Kayan sebaiknya menggunakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang bersifat khusus. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, baik lingkungan mau pun masyarakat.

Tiko mengatakan proyek pembangunan bendungan PLTA Sungai Kayan sudah masuk tahap pengerukan sungai. Dia berharap pembangunan tidak mengabaikan aspek lingkungan dan masyarakat.

“KLHS seharusnya menyeluruh dari hulu ke hilir, bukan sekedar diatas lahan yang akan dibendung,” kata Tiko.

Pada awal September lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan PLTA Sungai Kayan bisa menghasilkan listrik cukup besar untuk ibu kota baru yang tidak terlalu jauh dari Kalimantan Timur.

Namun, Tiko menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa pembangunan PLTA yang dikerjakan oleh PT Kayan Hidro Energi seolah dibuat bukan hanya untuk kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk kebutuhan industri.

Baca Juga:  Peristiwa Sandi Langkahi Makam, Hasto Mendapat Keluhan Nahdliyin

“Rencana pembangunan PLTA tidak hanya di Sungai Kayan, tetapi sungai lainnya seperti Sungai Sembakung di kabupaten Nunukan dan Kayan Mentarang di kabupaten Malinau. Proyek ini sebenarnya bukan hanya untuk kebutuhan energi masyarakat tetapi ini kebutuhan mega industri di Kalimantan,” imbuh Tiko.

Direktur Pionir, Syamsul memprediksi bakal terjadi perubahan pola hidup sosial budaya masyarakat akibat pembangunan PLTA. Pionir merupakan sebuah lembaga Riset dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

“Dulunya hidup dan bermain di sungai, berubah karena mereka tidak punya sungai lagi. Dulunya punya akses ke ladang aksesnya akan terpotong dan jauh karena mereka akan pindah,” ujar Syamsul.

Pengurus adat suku Ga’ai Kayan kampung Long Beluah, Yohanes menjelaskan masyarakat di sepanjang sungai Kayan pada umumnya hidup bergantung dengan sungai dan hutan. Ia juga menyayangkan tidak ada pembicaraan soal dampak pembangunan PLTA Sungai kayan yang berpotensi merusak situs makam kuno Lahe Bara di Long Peleban dan permukiman kuno Busang Mayun. Makam ini dikenal sebagai situs yang bersejarah.

“Di sana ada situs makam tua yang dikenal di Lahai Bara. Makam itu dikenal sebagai asal muasal orang Kayan merusak itu berarti merusak sejarah orang Kayan,” ujar Yohanes.

Direktur operasional PT Kayan Hidro Energi Khaironi mengatakan dua desa di Kecamatan Peso itu bukan ditenggelamkan tetapi direlokasi. Dia mengatakan dua desa yang dimaksud juga kerap tergenang air saat musim hujan.

“Maaf bukan ditenggelamkan tetapi direlokasi ke tempat yang baru dan bagus dan masyarakat yang minta. Sebenarnya tiap tahun kalau musim air tinggi dua desa itu kebanjiran. Permintaan mereka dan perusahaan yang memfasilitasi,” ujarnya.

Menurutnya, tempat relokasi baru bagi masyarakat dua desa ini lebih aman. Lokasinya 8 kilometer dari lokasi yang lama dan berada di dataran yang lebih tinggi. “Sudah ada sosialisasi sudah ada kesepakatan dan difasilitasi pemda dan pemprov,” ujar Khaironi.

Baca Juga:  Hak Memilih, Privilege dan Hak Konstitusional Warga Negara Yang Harus Dipenuhi

Terkait dengan makam kuno Khaironi menjelaskan akan ada semacam pengelolaan khusus. Masyarakat adat yang akan melakukan dan akan difasilitasi oleh PT Kayan Hidro Energi. “Kemungkinan harus relokasi, kampung mereka mengikuti makamnya. Budaya tetap diperhatikan,” pungkasnya. (CNN)