SERIKATNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Inspektorat Daerah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (13/12/2023).

Kegiatan yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto dan perwakilan Forkopimda ini diikuti oleh Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan Camat, instansi vertikal, Pimpinan BUMN, BUMD, tokoh dan beberapa organisasi.

Kegiatan bertema “Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju” diawali dengan Tari Kembang Mayang dari SMAN 1 Dringu ini kemudian penyerahan piagam penghargaan kepada 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam inovasi internalisasi anti korupsi.

Di antaranya, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Satun Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perikanan dan Kecamatan Sukapura.

Kemudian dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Polres Probolinggo serta Polres Probolinggo Kota Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Pemerintah Daerah.

Plt Inspektur Kabupaten Probolinggo, Santiyono mengatakan, peringatan Hakordia 2023 kali ini bertujuan memberikan gambaran bentuk dukungan dan perkembangan atas peran serta upaya pemberantasan korupsi serta memperkuat komitmen dan kerja sama dalam pemberantasan korupsi.

“Selain itu, memperluas keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi sehingga dapat gambaran rencana tindak lanjut ke depan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di instansi atau sektor masing-masing,” kata Santiyono.

Sementara Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan, banyak hal dilakukan Pemkab Probolinggo menuju pemerintahan yang lebih baik dan lebih bersih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

“Perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, integritas jajaran ASN, pembinaan dan pengawasan profesional, pengembangan saluran partisipasi untuk memberi masukan, saran dan keluhan atas implementasi kebijakan pemerintah daerah merupakan strategi membangun budaya anti korupsi secara lebih konstruktif,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Heri, dirinya bersyukur karena pemerintah daerah terus menunjukan komitmennya untuk melakukan langkah upaya pencegahan adanya potensi korupsi di beberapa area dimaksud melalui pelaporan yang disebut dengan Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK secara ajeg dan detail.

“Di samping itu, menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan maka telah dibuat saluran pengaduan, saran dan keluhan melalui Lapor Kand4. Alhamdulillah respon dan partisipasi masyarakat begitu besar,” tuturnya

Berkaitan dengan Hakordia ini, menurut mantan Kepala Dishub itu, pemerintah daerah juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perangkat daerah dan desa untuk ikut menyemarakkan dengan berbagai aktivitas yang memberi pesan anti korupsi.

“Diharapkan agar masyarakat pro aktif, ikut serta mencegah tindakan korupsi dengan tidak menggunakan jasa pihak lain di luar prosedur untuk mempercepat layanan. Misalkan, pelayanan pengurusan KTP, akta kelahiran, BPJS yang semua layanan tersebut gratis,” pungkasnya. (*)

MAFA

Wartawan Serikat News Probolinggo