PAMEKASAN – Audiensi Gerakan Pemuda Republik (GPR) dengan Bea Cukai Madura, Selasa (16/9/2025), bukan hanya soal dugaan pelanggaran pita cukai. Pertemuan itu justru menimbulkan perdebatan baru: larangan membawa telepon genggam (HP) bagi peserta audiensi.

Ketua GPR, Firdaus Muza, terang-terangan menyebut kebijakan tersebut janggal. Menurutnya, forum resmi seharusnya dibuka seluas-luasnya untuk publik, bukan malah dibatasi dengan aturan yang menutup ruang dokumentasi.

“Larangan membawa HP itu aneh. Bukankah audiensi forum resmi yang seharusnya transparan? Kalau sampai dilarang, wajar publik curiga ada hal yang ingin ditutupi,” ujar Firdaus usai pertemuan.

Firdaus menegaskan, pembatasan ini bukan hanya merugikan aktivis, tetapi juga melemahkan semangat akuntabilitas publik. Terlebih, isu yang dibahas menyangkut dugaan kecurangan cukai pada produk rokok Cahaya Pro persoalan yang menyentuh kepentingan negara dan uang rakyat.

“Kalau forum resmi semacam ini saja tidak boleh didokumentasikan, bagaimana publik bisa percaya. Justru harusnya makin terbuka, bukan malah dibatasi,” tambahnya.

Ia juga menyinggung pentingnya dokumentasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang dilindungi undang-undang. Menurut Firdaus, sikap Bea Cukai yang menutup ruang dokumentasi justru memperburuk citra institusi di mata masyarakat.

“Kalau memang tidak ada yang salah, kenapa takut didokumentasikan. Kenapa sampai melarang HP masuk. Itu malah menimbulkan asumsi negatif di masyarakat,” tegasnya.

Firdaus menduga, larangan HP bukan sekadar aturan teknis, melainkan bentuk ketakutan jika publik mengetahui detail jalannya audiensi. Ia mengingatkan, sikap semacam ini bisa memunculkan kesan adanya keberpihakan atau permainan tersembunyi.

“Kami bukan datang untuk bermusuhan, tapi menyampaikan aspirasi. Kalau responsnya menutup diri, publik bisa menilai Bea Cukai punya main mata dengan pihak tertentu,” sindirnya.

Meski begitu, Firdaus memastikan GPR tidak akan mundur. Pihaknya akan terus mengawal isu dugaan salah tempel pita cukai di PR Cahaya Pro dan menuntut transparansi penuh.

“Bea Cukai harus ingat, mereka bekerja untuk rakyat. Jadi jangan sampai rakyat merasa dihalangi hanya karena ingin tahu kebenaran,” pungkasnya.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur