SUMENEP – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Heri Jerman, terkait pengawasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Kabupaten Sumenep.

BEM menilai, hingga kini Irjen PKP belum menunjukkan keberanian untuk meninjau langsung realisasi program di wilayah daratan, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Guluk-Guluk, Ganding, dan Pragaan.

Koordinator BEM Sumenep, Moh. Sauqi menyebut keengganan Irjen untuk turun lapangan dapat dimaknai sebagai bentuk lemahnya pengawasan terhadap program bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN.

“Seolah ciut nyali. Ini program strategis untuk masyarakat kecil. Tapi kalau hanya dipantau lewat meja dan aplikasi, bagaimana bisa tahu realita di lapangan?” ujar Sauqi, Kamis (1/5/2025).

Heri Jerman sebelumnya menyampaikan bahwa kementeriannya telah memiliki sistem digital terintegrasi yang merekam seluruh data penerima BSPS secara nasional. Namun BEM Sumenep menilai, data digital tanpa inspeksi langsung rentan menutupi potensi penyimpangan.

“Kami punya data lengkap penerima bantuan, mulai dari nama, besaran bantuan, hingga tahap pencairan. Semua tercatat,” kata Heri Jerman dalam keterangannya di Kejaksaan Negeri Sumenep beberapa waktu lalu.

Namun faktanya, BEM mencatat adanya laporan dari warga terkait kejanggalan di lapangan. Salah satu contoh disebut terjadi di Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding. Dari bantuan senilai Rp20 juta yang seharusnya diterima, warga hanya mengaku menerima Rp7,5 juta dalam bentuk tunai, dan sekitar Rp9,5 juta dalam bentuk material.

“Kalau benar aplikasinya secanggih itu, kenapa penyimpangan seperti ini lolos? Artinya, teknologi saja tak cukup jika tak dibarengi dengan pengawasan nyata,” tegas Sauqi.

Anehnya, setelah kasus tersebut mencuat dan ramai diperbincangkan di media sosial, aparat desa disebut langsung bergerak mendatangi rumah-rumah warga penerima bantuan. Diduga, langkah ini dilakukan untuk meredam keresahan masyarakat dan merapikan situasi di tengah sorotan publik.

BEM Sumenep pun mendesak agar Irjen PKP tidak hanya fokus pada pengawasan di wilayah kepulauan, tetapi juga memberi atensi penuh pada wilayah daratan yang juga rawan penyimpangan.

“Kalau Irjen tidak berani turun ke Dapil III, ya berarti aplikasi itu hanya hebat di narasi, tapi lemah dalam aksi. Kami tantang, berani nggak kroscek langsung ke lokasi?” tegasnya.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur