BPJS: Tantangan Pelayanan Optimal Dan Iuran

134
bpjs
Ilustrasi: Merdeka

Pelayanan kesehatan termasuk dalam pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara untuk melaksanakan kebutuhan dasar masyarakat. Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 29 tahun 2019 pasal 1 yaitu pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan publik yang harus bisa menjaga hak atas jasa.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi pelayan kesehatan sebagai pelayanan utama, layak dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Selain itu, BPJS datang dengan harapan bahwa harus ada penyamaan dalam pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis tanpa membedakan besar kecilnya iuran peserta BPJS. Sebelum era BPJS, masyarakat mengenal PT. Jamsostek untuk pekerja, PT. Askes untuk PNS dan pejabat tertentu serta Jamkesmas dan Jamkesda untuk masyarakat umum yang tak mampu.

Pada minggu, 01 September 2019 Menteri Keuangan Republik Indonesia resmi menaikkan jumlah tarif iuran BPJS 2 kali lipat dari sebelumnya, pemerintah beralasan BPJS mengalami defisit anggaran untuk kebutuhan BPJS, yakni pada tahun 2014 Rp1,9 triliun, kemudian naik pada tahun 2015 Rp9,4 triliun. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp6,4 triliun. Sayangnya masyarakat harus kembali menelan pil pahit dengan dinaikkannya kembali tarif iuran BPJS menjadi Rp13,8 triliun pada tahun 2017. Dan tidak hanya berhenti di tahun 2017, pada tahun 2018 iuran BPJS naik hingga mencapai Rp19,4 triliun dan tahun ini berpotensi akan mengalami kenaikan cukup tajam menjadi Rp32,8 triliun.

Kenaikan iuran BPJS ini sangat tidak relevan saat kita melihat realitas pelayanan kesehatan BPJS yang hadir sebagai solusi dari semua persoalan pelayanan kesehatan. Saat penerapan dengan tarif iuran lama masih banyak menyisakan persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari kepuasan sampai pada kerumitan administrasi penerapan dan pemindahan askes. Dalam penjelasan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 (Menpan, 2003:3) tentang prinsip pelayanan salah satunya memuat tentang kemudahan akses, termasuk kemudahan akses BPJS.

Baca Juga:  Kenapa Hujan Fitnah Semakin Lebat Minggu Ini?

Akses Yang Tidak Mudah

Pertama menyoal aktivasi kartu BPJS, seseorang tidak tahu kapan ia akan membutuhkan pelayanan kesehatan atau kapan ia akan jatuh sakit, maka aktivasi jaminan kesehatan yang membutuhkan waktu 14 hari cukup menjadi persoalan, bagaimana jika seseorang dalam 2 hari setelah mengurus kartu BPJS tiba-tiba membutuhkan pelayanan kesehatan segera atau jatuh sakit? Banyak kejadian dalam kondisi tersebut masyarakat harus membayarnya terlebih dahulu dengan dana pribadi karena kartu BPJS belum ter-aktivasi.

Kedua, dalam satu kasus tidak adanya kemudahan akses BPJS dalam pelayanan tindakan medis yaitu antrean jadwal tindakan pembedahan atau operasi pengguna BPJS yang bisa mengantre lebih dari sampai 2 minggu. Hal ini sangat berbeda dengan pelayanan pasien yang non BPJS, mereka bisa langsung mengakses kemudahan untuk segera ditangani atau tanpa mengantre, ini sangat melenceng dari tujuan BPJS yang hadir tanpa membedakan perlakuan pelayanan medis.

Persoalan di atas bisa kita lihat hampir di semua pelayanan BPJS, sangat melenceng jauh dari tujuan yang semestinya menjadi prioritas dalam melakukan pelayanan kesehatan yang layak dan sesuai kebutuhan manusia. Lantas apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah hari ini sudah dianggap selaras dan bijaksana, mengingat pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS sebagai salah satu solusi untuk menutupi defisit anggaran. Tetapi, jika kita ingat lagi, sampai hari ini masih banyak PR pemerintah mengenai penyelesaian persoalan BPJS yang belum terselesaikan.

Kepuasan

Melihat 2 persoalan di atas sudah jelas masyarakat akan kecewa dan tidak puas dengan BPJS. Kita bisa melihat dari hasil penelitian dan evaluasi terhadap pelayanan BPJS Kesehatan oleh (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menyampaikan target paling sedikit 85 persen saja tidak tercapai dalam kurun waktu 2014 – 2017, BPJS hanya berada di anggka 79 persen dalam indeks kepuasan. Dalam kepuasan pelayanan ini BPJS harus mengevaluasi bagaimana tenaga kesehatan memperlakukan masyarakat atau pasien di semua askes.

Baca Juga:  Sepakbola Kita: Bagaimana Bisa Lepas dari Cengkeraman Mafia?

Defisit Karena Akurasi Data

Kembali pada salah satu poin prinsip Pelayanan adalah akurasi. Pemerintah menyampaikan salah satu penyebab defisitnya BPJS adalah data tidak sesuai. Data yang tidak sesuai ini akan membuat komplikasi pada kecurangan baik rumah sakit maupun perusahaan untuk melakukan kecurangan data dan bisa pada tahap penggelembungan data. Artinya BPJS melenceng dari urusan prinsip pelayanan, dan belum lagi ada data yang ganda. Lantas bentuk ketidakberesan sistem data base yang dibuat oleh pemerintah membuat BPJS defisit dan memaksa masyarakat yang tidak tahu apa-apa menanggungnya dengan dinaikkannya tarif iuran BPJS.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan merumuskan semua kebijakan termasuk kebijakan naiknya tarif iuran BPJS, tetapi tidak boleh melanggar apa yang menjadi tujuan dan prinsip pelayanan publik dengan berujung kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena ini sudah diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) yaitu “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan ayat (3) “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik.”

Salah satu pelayanan yang di inginkan pemerintah adalah pelayanan kesehatan yang baik melalui BPJS. Wajah pelayanan kesehatan kita hari ini berada di BPJS. Ada persoalan serta tantangan yang harus dihadapi hari ini, di tengah pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS, yaitu memberikan pelayanan kesehatan medis secara baik tanpa melihat besaran berapa tarif iuran BPJS di bayarkan.