SERIKATNEWS.COM – Dua lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan diwarnai dengan gelombang aksi unjuk rasa, Jumat (01/03/2024).

Massa gabungan yang terdiri dari saksi dan calon legislatif (Caleg) itu turut lantang menyuarakan polemik dugaan praktik pemilu curang yang tengah ramai disoroti dan diperbincangkan berbagai elemen di kota berjuluk gerbang salam Pamekasan.

Caleg DPR RI dari Partai Gerindra, Moh. Basri dalam orasinya mengatakan, banyak ditemukan praktik kecurangan yang tampak di depan mata seperti yang terjadi di Kecamatan Tlanakan, Pademawu, dan Palengaan.

“Yang tidak tampak, praktik dugaan kecurangan terjadi banyak surat suara tidak dicoblos. Mereka (oknum Komisioner KPU) melakukannya secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke bawah,” teriaknya.

Ibas, sapaan karibnya, mencontohkan surat suara di beberapa kecamatan, mulai dari caleg DPRD Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat suara banyak yang dihilangkan, dan tidak tercoblos.

“Saya menduga ada praktik oknum komisioner KPU dengan kepentingan masing-masing, punya caleg tersendiri,” tuduh Ibas dalam orasinya.

Sementara Komisioner KPU Pamekasan Moh Amiruddin tidak membantah juga tidak mengiyakan tudingan demonstran. Amir menjawab diplomatis tuduhan sejumlah massa.

“Proses pelaksanaan pemilu beserta tahapannya mulai pemungutan, rekapitulasi di tingkat desa hingga kecamatan sesuai mekanisme. Semua harus dihormati,” ujarnya.

Di tempat terpisah, massa juga menggelar orasi di depan kantor Bawaslu Kabupaten. Poin mereka sama, dugaan kecurangan pemilu di beberapa tempat, dan permintaan pemungutan suara ulang (PSU).

Saksi Partai Hanura Rachmad Kurnia Irawan bahkan menyegel kantor Bawaslu Pamekasan lantaran ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus enggan menandatangani tuntutan yang sudah disiapkan demonstran.

“Mohon maaf saya tidak bisa,” kata Sukma lalu masuk kantor Bawaslu.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur