Oleh: Mohammad Ali Fikri

“Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya” –Joko Widodo.

Selama tiga tahun memimpin Indonesia, Presiden Jokowi mendulang angka kepercayaan masyarakat Indonesia yang cukup tinggi. Presiden ke-7 RI ini populer dengan beragam prestasi yang diraih dalam kancah nasional hingga internasional. Prestasi demi prestasi telah mendongkrak karir Jokowi sejak menjadi Walikota Solo, menyabet Walikota terbaik Dunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012 sebelum akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan diangkat menjadi Presiden ke-7 mulai Oktober 2014.

Program Nawacita membuat masyarakat Indonesia mencintai sosok lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada ini. Melalui Nawacita, Jokowi menerapkan kerja nyata demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Hingga Kabinet kerja menjadi nama kabinet yang diajukan oleh sosok yang lahir di Solo ini.

Survei indikator menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Jk. Dalam 1.220 responden, sebanyak 68,3 persen menyatakan puas dan 29.5 persen lainnya menyatakan ketidakpuasan atas kinerja Jokowi selama 3 tahun memimpin pemerintahan. Ini membuktikan Nawacita berhasil membuat masyarakat ingin mendukung kembali Presiden Jokowi dalam periode kedua.

Pemerataan Menjadi Tema Besar Tahun Ketiga

Selain daripada itu, Pemerataan adalah tema besar yang senantiasa menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi-JK di tahun ketiga, dimulai dari aspek pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif, politik hukum keamanan dan kebudayaan, serta kewilayahan.

Berdasarkan dokumen ‘Capaian 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla’ dari Kantor Staf Kepresidenan, pemerintah menetapkan empat bagian besar yang masuk dalam aspek ini di antaranya peningkatan investasi. Hal demikian sejalan dengan upaya percepatan pembangunan dengan melibatkan sektor swasta. Pemerintah juga telah menjalankan sejumlah paket deregulasi yang memudahkan sektor swasta membenamkan modalnya di berbagai sektor dan wilayah.

Pemerintah mencabut 9 regulasi dan merevisi 31 regulasi untuk mengurangi bahkan menghilangkan pasal tertentu yang dapat menghambat perekonomian dan membuat 49 regulasi baru dan menggabungkan 35 regulasi untuk menyederhanakan perizinan dan aturan. Serta 89 regulasi lainnya mencabut aturan lama agar lebih relevan.

Pemerintah juga meluncurkan enam paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menaikkan produktivitas. Pertama pusat logistik berikat (PLB) hingga 12 April 2017 sudah ada peresmian 34 PLB di sektor otomotif, pertambangan, minyak dan gas. Kedua, memberikan kemudahan bagi UMKM, dilakukan dengan memangkas izin, prosedur, waktu, dan biaya dalam 10 indikator kemudahan berusaha. Ketiga, revisi Daftar Negatif Investasi, pasca penerbitan (Perpres No. 44/2016) sudah ada 527 perusahaan dengan rencana investasi US$12.926 Miliar yang memanfaatkan.

Insentif fiskal menjadi bagian keempat, dengan Tax Allowance yang dimanfaatkan 25 perusahaan dengan lama pengurusan rata-rata 13,4 hari dari sebelumnya 2 tahun. Perizinan investasi 3 jam juga dimanfaatkan 284 perusahaan dengan nilai inves 129 triliun dan pembiayaan ekspor menjadi bagian kelima dan keenam pemerintah meluncurkan enam paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menaikkan produktivitas.

Sehingga tak dinyana, Indonesia dalam jajaran 5 besar (persisnya posisi ke-4) menjadi tempat investasi prospektif di Dunia melalui World Investment Report 2017 yang dirilis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Bahkan selain naik dari peringkat ke-8 tahun sebelumnya, posisi Indonesia kali ini persis setelah Amerika, China dan India. Keren bukan.

Prestasi yang sama juga ditorehkan dalam aspek wilayah, mengoptimalkan, serta menghubungkan kota dan desa atas dasar kebutuhan rakyat. Kesinambungan antar wilayah tersebut menjadi kunci untuk menggerakkan ekonomi. Sehingga setiap wilayah dengan setiap potensi yang berbeda memerlukan sarana penghubung. Hal tersebut dilaksanakan dengan pemerataan proyek di seluruh Indonesia antara lain pembangunan bandara, jalan, pelabuhan, dan bendungan.

Sebenarnya pembangunan di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK merupakan lanjutan momentum pertumbuhan yang mulai terjadi sebagai impact pembangunan fondasi di tahun kedua. Terdapat beberapa di antaranya 24 proyek di Kalimantan (564 T), 27 proyek di Sulawesi (155 T), 13 proyek di Maluku dan Papua (444 T), 61 proyek di Sumatera (638 T), 15 Proyek di Bali dan Nusa Tenggara (11 T) .
Pemerintah menginginkan di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat pembangunan. Rakyat di Aceh, Papua, Pulau Miangas, dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Dapat maju dan bergerak bersama. Sontak, ekonomi daerah yang dibangun melalui pembangunan infrastruktur menjadi terbuka dan menggeliat karenanya.

Pembangunan Manusia Indonesia

Demikian juga pembangunan manusia Indonesia menunjukkan hasil dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meningkatnya kenaikan IPM ini tidak terlepas dari kerja bersama program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Jaminan Nasional (JKN), dan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil.

Kartu Keluarga Sejahtera ditargetkan kepada 6 juta keluarga dari capaian 5,9 Juta keluarga, tak tanggung KKS ini dianggarkan sebesar 12,8 Triliuan. Hal demikian cukup kecil dibandingkan dengan Kartu Indonesia Sehat di mana anggaran total berjumlah 25,5 Triliun dengan target 92,4 juta orang dan capaian berjumlah 92,2 juta orang. Kartu Indonesia Pintar juga menjadi prioritas pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat, bantuan pendidikan untuk hal ini dianggarkan 12,5 triliun dengan target 18,9 juta siswa dari hanya capaian 8 juta siswa. Cukup prestisius.

Dan lihat saja, prestasi-prestasi cemerlang anak bangsa dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, industri kreatif, hingga kesenian. Presiden menuturkan, bahwa anak-anak muda banyak menjadi juara olimpiade matematika, fisika, dan biologi. Anak-anak muda telah menunjukkan prestasi mereka, mulai juara Hafidz Al-Qur’an, berprestasi dalam karya robotik, sangat inovatif dan start-up, bahkan kreatif dalam berkesenian sampai di panggung-panggung dunia.

Terakhir, Menko Polhukam menyatakan stabilitas politik, hukum dan keamanan Indonesia juga masih dalam kondisi yang sangat baik. Stabilitas merupakan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan memberi keadilan bagi masyarakat. Meski diakui ada penurunan indeks demokrasi dari tahun 2016 karena tidak lepas dari pelaksanaan pilkada di beberapa daerah yang cukup memprihatinkan. Meski dari sisi pemilih meningkat dari 69,2 % di tahun 2016 menjadi 74,5 % di tahun 2017 (tribunnews.com).

Tetapi di bidang koordinasi politik luar negeri, Indonesia menjadi motor penggerak terbentuknya Forum Kerjasama Bilateral  dan Regional Bidang Polhukam. Pemerintah juga mengerahkan kemampuan diplomatiknya untuk memberikan satu bantuan dan perlindungan yang cukup besar bagi WNI yang mengalami suatu ancaman di luar negeri, termasuk meloloskan WNI dari aksi penyepakan yang dilakukan perompak perbatasan.

Membebaskan 4 ABK (anak buah kapal), 29 WNI yang disandera dan telah dibebaskan, serta 25.620 kasus yang telah diselesaikan, 204 WNI yang terancam hukuman mati telah diselamatkan, 1.035 kasus tindak pidana perdagangan orang diselesaikan serta 142.733 TKI telah direpatriasi ke Tanah Air.

Masalah regulasi maupun instrumen hukum, pemerintah juga akan melakukan langkah kuat untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan tidak tepat. Hal ini juga berkenaan dengan penggunaan senjata api sejak tahun 1948 hingga banyak regulasinya, sehingga akan dianut bersama sesuai aturan perundang-undangan yang ada.
Sekali kali, angkat topi untuk pemerintahan Jokowi!

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.