Connect with us

Politik

Kiara Nilai Omnibus Law Merugikan Para Nelayan

Published

on

Foto: Antara

SERIKATNEWS.COM – Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dapat merugikan dan menimbulkan keresahan di kalangan nelayan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati dalam Seminar Nasional yang bertajuk “Perlindungan Pekerja Perikanan dan Tantangannya Dalam Omnibus Law” di Gedung V Universitas Semarang, Selasa (25/2/2020).

“Pada konteks perikanan, Omnibus Law tidak melibatkan masyarakat, tidakan menjelaskan tentang kesejahteraan, kedaulatan, bahkan kemakmuran masyarakat sehingga apakah masih dibutuhkan untuk pekerja perikanan?” kata Susan Herawati.

Menurut Susan, RUU Omnibus Law hanya untuk kepentingan investasi dalam skala besar dan menjadi karpet merah bagi kapal asing untuk mengambil sumber daya perikanan di perairan Indonesia.

“Mereka dipaksa untuk mengurus perizinan tangkap dimana para nelayan Indonesia 90 persen merupakan nelayan tradisional dan kecil yang selalu menggunakan alat ramah lingkungan. Mereka menyamaratakan antara nelayan kecil, tradisional, besar, dan para investor,” ujarnya.

Susan pun menyayangkan Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi ILO-188 yang dapat digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi para nelayan.

“Sudah dari dua tahun yang lalu hanya masih rencana saja, padahal Thailand sudah melakukan notifikasi, kita tidak membutuhkan Omnibus Law, bukan untuk investor yang besar-besaran, kita butuh negara untuk hadir,” katanya.

Direktur Plan International Indonesia Nono Sumarsono yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa nelayan merupakan profesi atau pekerjaan menangkap ikan yang berbahaya.

Menurutnya, para awak kapal juga rentan terhadap eksploitasi kerja bahkan perdagangan manusia secara terus menerus. Apalagi informasi pekerjaan pun tidak jelas sejak proses perekrutan.

Sementara itu, Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang Muhammad Junaidi menilai bahwa Omnibus Law memiliki dua sisi, yaitu sisi kelebihan dan kekurangan.

Baca Juga:  Peneliti LIPI: Tak Masalah Bila Perpu KPK Mengecewakan Anggota DPR dan Parpol

“Kelebihannya adalah cocok diterapkan di negara yang memiliki regulasi tumpang tindih, hyper-regulasi, dan disharmoni serta menciptakan instrumen yang menguntungkan investor,” katanya.

Sedangkan kekurangannya adalah peraturannya tidak dapat jalan di Indonesia yang menggunakan sistem hukum ‘civil law system’ di mana Omnibus Law lebih cocok di negara yang ‘common law’.

Advertisement

Popular