SERIKATNEWS.COM – Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengatakan bahwa nama calon menteri yang berasal dari PDIP menjadi wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Dikutip dari tempo.co, Ahmad Basarah menyebutkan dalam aturan main yang tercantum di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bahwa Ketua Umum memilik hak preogratif ke dalam dan keluar untuk keputusan strategis.

“Oleh karena itu, jabatan kabinet, jabatan ketua DPR, jabatan pimpinan MPR, itu adalah jabatan-jabatan strategis yang akan menentukan masa depan negara maka keputusan-keputusan tersebut ada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif ke dalam dan ke luar,” ujar Ahmad Basarah di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/6/2019).

Menurutnya, di internal PDIP sendiri belum ada pembahasan mengenai nama calon menteri. Basarah mengatakan bahwa PDIP, termasuk Megawati masih berkonsentrasi untuk mendukung Presiden Jokowi melakukan rekonsiliasi nasional. Bahkan, Ia menilai terlalu jauh kalau PDIP sudah membuat daftar nama calon menteri.

“Toh bulan Oktober yang akan datang kabinet itu baru disusun oleh presiden terpilih,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan tugas PDIP saat ini adalah bersama-sama dengan Jokowi dan partai koalisi lainnya menyatukan kembali seluruh kekuatan Bangsa Indonesia.

“Menyatukan kembali komponen masyarakat Indonesia karena Pak Jokowi ini terpilih sebagai Presiden RI, bukan presidennya TKN (Tim Kampanye Nasional) atau presidennya partai-partai koalisi,” tegas Ahmad Basarah.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.