SERIKATNEWS.COM – Di media sosial, ada akun-akun yang menyebarkan informasi untuk membentuk opini sesuai kepentingan salah satu kelompok. Pasukan siber di balik akun-akun media sosial tersebut dapat membentuk suatu opini publik, menyampaikan agenda politik, dan mempropagandakan gagasan-gagasan melalui kerja-kerja digital.
Sebuah penelitian yang dilakukan Oxford Internet Institute berjudul The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation salah satunya melakukan kajian soal komputasi propaganda di badan pemerintahan dan partai politik. Bahkan penelitian itu menemukan siapa saja sebenarnya para cyber troops ini.
Di pemerintahan, peran pasukan siber ada yang berada di bawah kendali kementerian tertentu atau bahkan badan militer. Setidaknya, ditemukan 44 negara dari berbagai belahan dunia yang pemerintahannya terindikasi menggunakan pasukan siber untuk membentuk opini publik.
Dikutip dari Kompas, hasil penelitian mennyebutkan Inggris yang terbilang aktif menyampaikan pesan-pesan persuasif lewat grup-grup Facebook dan video-video YouTube. Pesan-pesan itu ditujukan untuk maksud tertentu, salah satunya menanamkan rasa tidak percaya.
Sementara itu, di Amerika Serikat, United Stated Agency for International Development (USAID) yang membuat akun media sosial palsu di Kuba. Demikian pula dengan partai-partai politik di berbagai negara, yang ternyata juga menggunakan propaganda digital semacam ini selama musim pemilihan umum berlangsung.
Akan tetapi, pertanyaannya, apakah keberadaan pasukan siber di tengah badan pemerintahan semacam ini pantas, demokratis, dan dapat diterima jika pelakunya adalah pejabat publik? Para pasukan siber ini tidak bekerja sendirian. Biasanya juga menggandeng pihak-pihak lain misalnya swasta, organisasi sipil, kelompok pemuda, influencer, atau kelompok dengan ideologi yang dapat mendukung misi mereka.
Pihak-pihak itu akan dipilih oleh pemerintah atau partai politik sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dengan isu yang ingin disuarakan. Saat ini, banyak perusahaan swasta yang menjadikan propaganda digital sebagai salah satu layanannya. Penelitian ini menyebutkan, propaganda digital yang dilakukan oleh pemerintah atau partai politik bukan pekerjaan sederhana, melainkan melibatkan banyak pihak.
Salah satu negara yang menggunakan paling banyak cara untuk melakukan propaganda ini adalah Malaysia. Malaysia melibatkan agensi pemerintahan, politisi dan partai, kontraktor pribadi, organisasi sipil, dan influencer untuk menyebarkan opini yang ingin dibangunnya. Sementara itu, Indonesia tercatat hanya melibatkan politisi atau partai dan kontraktor pribadi.
SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.