SUMENEP – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 Kabupaten Sumenep tinggal hitungan hari. Teriring hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep gencar melakukan berbagai persiapan terkait suksesi pesta demokrasi agar berjalan aman dan lancar sesuai yang diharapkan.

Namun, kendati KPU Sumenep mengupayakan Pilkada yang baik secara jujur, adil dan aman, masih terdapat dugaan permasalahan terkait alokasi transportasi dan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang dinilai tidak optimal, khususnya untuk petugas Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Seperti halnya dikeluhkan oleh M (inisial) selaku anggota KPPS menjelaskan bahwa petugas Pantarlih di desanya tidak mendapatkan fasilitas transportasi yang seharusnya mendukung mobilitas mereka dalam mendata calon pemilih. “Pantarlih punya tugas yang berat di lapangan, tapi mereka tidak diberi transportasi. Ini jelas menyulitkan mereka untuk bekerja maksimal,” katanya, Jumat (22/11/2024).

Kondisi serupa juga dialami oleh ketua dan anggota KPPS, yang menurut M, tidak diberikan alokasi transportasi untuk menghadiri pelantikan. “Pelantikan itu agenda penting, tapi tidak ada transportasi untuk mendukung kehadiran mereka. Ini seperti mengabaikan tanggung jawab penyelenggara kepada petugasnya,” tambahnya.

Selain masalah transportasi, ia juga mengkritik pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang dianggap tidak merata. Ia menyebutkan bahwa bimtek hanya diikuti oleh petugas sirekap dan ketua KPPS, sementara anggota KPPS lainnya tidak dilibatkan sama sekali.

“Jika anggota KPPS tidak mendapat bimtek, bagaimana mereka bisa memahami tugas mereka saat hari pemungutan suara? Ini sangat berisiko,” katanya.

M juga mengeluhkan nominal transportasi yang diberikan kepada peserta bimtek. “Untuk si rekap dan ketua KPPS, transportasi hanya diberikan Rp50 ribu pada hari pertama dan Rp25 ribu pada hari kedua. Itu pun tidak mencakup semua petugas,” ujarnya.

Ia berharap pihak penyelenggara pemilu segera memperbaiki situasi ini agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilu di Desa Prenduan. “Semua petugas punya peran penting, jadi harus diperlakukan adil. Jangan sampai masalah seperti ini merusak proses demokrasi yang sudah disiapkan dengan susah payah,” pungkasnya.

Sementara Ketua PPS Prenduan, Amir Hasan saat dikonfirmasi Serikat-News mengatakan bahwa pemberian uang transport bimtek tersebut bukan bersumber dari PPS melainkan PPK. “Soal itu mas sampeyan nanya ke PPK-nya, karena transport itu bukan dari saya melainkan dari PPK,” ungkapnya.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur