SERIKATNEWS.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Tausiyah Kebangsaan 2020, di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (2/1/2019).

Dalam konferensi pers, Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj mengatakan, pada tahun 2019, bangsa Indonesia telah lolos menghadapi dinamika ketegangan, riuh-rendah serta ancaman segregasi sosial bernuansa SARA dalam pesta demokrasi Pilpres dan Pileg.

Kiai Said menegaskan bahwa rekonsiliasi perlu didorong secara terus-menerus, supaya Indonesia terhindar dari perpecahan dan ke-bhinneka-tunggal-ika-an tetap menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara.

“Melalui semen-semen perekat sosial sehingga mengembalikan semangat gotong royong, tepo seliro, rukun dan guyub yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan ber-bhinneka tunggal ika,” ujarnya.

Di lain sisi NU mencatat bahwa pemerintah belum mampu menunaikan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiai Said mengatakan, sila kelima belum mampu menjiwai kehidupan politik, hukum, dan ekonomi. Keadilan sosial disebutnya tertinggal dibanding empat sila yang lain.

“Keadilan sosial yang sejatinya adalah output dari basic values penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan nilai yang tertinggal dibanding yang lain,” ungkapnya.

Kiai Said menambahkan, hingga saat ini rakyat kecil masih menjadi objek politik kekuasaan dalam ajang lima tahunan. Akan tetapi, kemudian dilupakan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sehingga rakyat menjadi korban dari masalah ketimpangan ekonomi.

“Ekonomi masih dikuasai oleh segelintir orang. Proses integrasi digalakkan di level horizontal. Tetapi tidak bisa optimal karena integrasi vertikal dalam bentuk pemerataan penguasaan sumber-sumber daya publik tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.

Dalam menyikapi intoleransi ekonomi yang terjadi, NU mengingatkan pemerintah agar keadilan sosial menjadi tumpuan dan goal dari pembangunan nasional. Selain itu, fokus menjalankan program pemerataan dan memotong mata rantai ketimpangan.

“NU melihat tujuh dekade pembangunan nasional belum mampu melenyapkan penyakit ketimpangan. Penyakit ini telah diwariskan sejak era kolonial yang menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan atas kue ekonomi,” terangnya.

M. Kholil Ramli

Wartawan Serikat News