Connect with us

News

UU Cipta Kerja Dinilai Memberikan Peluang dan Melindungi Usaha Syariah

Published

on

Ilustrasi Omnibus Law

SERIKATNEWS.COM – Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tak hanya memberikan kemudahan investasi dan berusaha dalam skala besar dan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, UU Cipta kerja juga memperkuat memberikan peluang bagi usaha Syariah.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Tetap Pembiayaan Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur KADIN, yang juga Kepala Bidang Fiskal Perbankan dan Asuransi SOKSI, dalam diskusi webinar yang dihelat Indonesian Public Institute (IPI) dengan tema “Pro Kontra Omnibus Law, Kepentingan Siapa?” pada Jumat (16/10/2020).

Diskusi itu diawali prakata oleh Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo. Kemudian pemaparan materi dari empat pembicara, yakni Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, Wakil Ketua Komisi Tetap Pembiayaan Infrastruktur Bidang Konstruksi & Infrastruktur KADIN/Kabid Fiskal Perbankan & Asuransi SOKSI, Irvan Rahardjo, Pengamat Sosial Politik, Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta, Aktivis Mahasiswa, Abdi Maulana, dan moderator diskusi Puspita Ayu Putri.

Irvan Rahardjo menyebut UU Cipta Kerja juga memberikan peluang bagi usaha Syariah. Siapa pun yang memegang prinsip syariah dan dengan berkoperasi akan mendapat peluang berusaha, karena pendirian koperasi jadi lebih mudah dan adanya kepastian hukum untuk koperasi syariah. Apalagi berdasarkan data pada awal 2020, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Koppontren memiliki total aset hingga Rp6,6 triliun.

“Ini tentunya kabar baik. Koperasi dengan Prinsip Syariah sekarang sudah dijamin dalam UU Cipta Kerja. Pendirian koperasi dengan prinsip syariah sudah mudah dengan adanya Pasal 86 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 44A dalam UU Perkoperasian,” jelasnya.

Menurut Irvan, UU Cipta Kerja sejatinya sangat baik, yakni memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta mempermudah investasi untuk penciptaan lapangan kerja. Keberpihakan pada UMKM ini, tentu penting dan strategis, karena sektor ini vital bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Pada 2018, sektor UMKM menyumbang Rp8.573,9 Triliun terhadap total PDB yang besarnya Rp14.838,3 triliun, sehingga kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 57,8%. “Kontribusi UMKM memang besar namun dari sisi nilai tambah masih rendah terhadap PDB secara keseluruhan,” jelas Irvan.

Baca Juga:  Malam Tahun Baru: Kawasan Monas Jadi Penyumbang Sampah Terbanyak

Ia mengingatkan, peranan UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar. Di antaranya peranan terhadap jumlah unit usaha mencapai 99.9%, peranan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97%, dan peranan terhadap PDB mencapai 61%. Selain itu, sambung Irvan, data menunjukkan tenaga kerja Indonesia didominasi pada sektor mikro dengan jumlah 107.3 juta orang, setara dengan 89%. Sisanya mengisi sektor kecil menengah, dan usaha besar dengan total 13.1 juta orang. Bahkan, salah satu inti UU Cipta Kerja, adalah pengaturan yang membuka selebar-lebarnya akses pasar dan tempat usaha, sehingga potensi tumbuh UMKM semakin besar.

“Hal ini terlihat dalam Pasal 97 dan 104 UU Cipta Kerja, di mana pemerintah memberikan peluang bagi para pelaku Usah Mikro dan Kecil (UMK) dengan memberikan porsi paling sedikit 40% dari hasil produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Lebih dari itu, Irvan menyebut UU Cipta Kerja memberikan beragam akses Pembiayaan bagi UMKM, sebagaimana diatur dalam pasal 102 UU Cipta Kerja di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha membantu memberikan pendampingan kepada UMKM untuk berkembang melalui akses-akses pembiayaan.

Secara rinci, Irvan menyebut 6 (enam) poin peran UU Cipta Kerja bagi Koperasi dan UMKM. Yakni meningkatkan penyerapan tenaga kerja; Menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi pilihan masyarakat; Memperkuat posisi UMKM dalam ranah pasok; Akselerasi Digitalisasi KUMKM; memberikan pembiayaan yang mudah dan murah bagi UKM; dan memberi prioritas pasar bagi produk UMKM.

Sementara itu, penyikapan terhadap Omnibus Law kluster Undang-Undang Cipta Kerja masih belum padu, sehingga proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) diharap memberi jalan keluar terbaik demi keadilan bagi para pekerja dan semua masyarakat.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Terkini

Olahraga45 menit ago

Live Streaming Liga Champions: PSG vs Manchester United

SERIKATNEWS.COM – Paris Saint-Germain (PSG) berhadapan dengan Manchester United (MU) pada laga perdana Grup H Liga Champions 2020/2021. Pertandingan ini...

Olahraga55 menit ago

Live Streaming Liga Champions: Barcelona vs Ferencvaros

SERIKATNEWS.COM – Pertandingan Grup G Liga Champions antara Barcelona vs Ferencvaros digelar pada Rabu (21/10/2020) pukul 02.00 WIB. Bermain di...

Pendidikan2 jam ago

Polda DIY Gandeng KPI UIN Sunan Kalijaga untuk Kehumasan dan Sosialisasi di Masyarakat

SERIKATNEWS.COM – Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga pada hari Selasa (20/10/2020) melakukan koordinasi dengan Humas Polda Daerah...

Hukum4 jam ago

Gelar Aksi di Satu Tahun Jabatan Jokowi-Ma’ruf Amin, Dinas Lingkungan Hidup Angkut 2,1 Ton Sampah Pasca Aksi

SERIKATNEWS.COM – Sejumlah elemen masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta pada Selasa (20/10/2020). Salah satu...

Sosial5 jam ago

Menyongsong 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, GMNI Kediri Audiensi dengan P2TP2A Kabupaten Kediri

SERIKATNEWS.COM – GMNI Kediri yang diwakili oleh Imelda Tri Meiliani dan Lailatul Muharramah mengunjungi kantor P2TP2A Kabupaten Kediri, Selasa (20/10/2020)...

Politik5 jam ago

Setahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Projo: Kabinet Harus Ekstra Serius Urus Rakyat

SERIKATNEWS.COM – Dewan Pimpinan Pusat Ormas Projo melihat kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak maksimal di tengah tantangan pandemi...

Hukum6 jam ago

Aksi Susulan Omnibus Law; Pengamanan Ketat Pelajar oleh Aparat

SERIKATNEWS.COM – Aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta kerja kembali digelar oleh kalangan mahasiswa dan beberapa organisasi buruh Indonesia....

Populer