Connect with us

Hukum

Polemik UU Ciptaker: Ketidaksepahaman Pemerintah dan Buruh

Published

on

Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (11/3/2020) yang lalu © Kompas

SERIKATNEWS.COM – Polemik tentang Omnibus Law khususnya kluster RUU Cipta Kerja sejak diwacanakan hingga pembahasan sampai disahkan dalam Paripurna (5/10/2020) lalu masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang Cipta Kerja bahkan memicu aksi demo di sejumlah daerah.

Menurut Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, fenomena ketidakpuasan yang diekspresikan dalam bentuk aksi unjuk rasa merupakan hal lumrah. Aksi demonstrasi dalam pembahasan sebuah RUU seperti halnya RUU Cipta Kerja ini adalah hal biasa sebagaimana sering terjadi dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang lain.

“Dalam pembahasan RUU acapkali menimbulkan konflik dari para pihak yang berkepentingan. Ketidakpuasan kalangan buruh tidak hanya diekspresikan pada pembahasan RUU Cipta Kerja. Ketidakpuasan yang berujung pada aksi demo, sebelumnya juga terjadi dalam pembahasan RUU maupun kebijakan dalam pelbagai regulasi yang menyangkut nasib kaum buruh,” kata Karyono, Senin (12/10/2020).

Organisasi serikat buruh berkepentingan untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Sementara pemerintah bersama DPR sebagai regulator memiliki kepentingan untuk membuat aturan yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional seperti meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Dalam fungsinya sebagai regulator dan fasilitator, maka pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara meningkatkan investasi dengan kesejahteraan buruh atau pekerja,” tegas Karyono.

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengusaha membutuhkan kepastian hukum demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sustainable. Konteks inilah yang membutuhkan kesepahaman oleh para pemangku kepentingan (stakeholder).

Karyono mengatakan, terjadinya aksi unjuk rasa karena belum ada kesepahaman di antara para stakeholder. Aksi demo yang dilakukan sejumlah elemen buruh karena pihak buruh merasa beleid tersebut belum memenuhi sekurang-kurangnya ada 7 poin yang menjadi keberatan, yaitu soal upah minimum yang penuh persyaratan, pesangon, kontrak kerja, outsourcing, kompensasi, waktu kerja, dan soal upah cuti.

Baca Juga:  2 Anggota DPRD Gorontalo Ditangkap di Diskotek DKI

“Sementara pihak pemerintah menilai beleid tersebut sudah mengakomodir hak-hak buruh. Inilah yang perlu diperjelas agar terjadi kesepahaman,” imbuhnya.

Maka kata kuncinya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Mencari jalan keluar untuk mencapai kompromi. Jika tidak, maka yang terjadi pasti konflik. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang atau kelompok mencoba memaksakan keinginannya satu terhadap yang lain.

Menyikapi aksi penolakan UU Cipta Kerja yang menimbulkan tindakan anarkis di sejumlah daerah perlu diurai secara jernih. “Saya meyakini aksi buruh dan mahasiswa semangatnya murni memperjuangkan hak rakyat. Namun, sulit dipungkiri aksi penolakan UU Cipta Kerja telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu,” katanya.

Setidaknya ada dua kelompok yang memanfaatkan aksi tersebut. Pertama, kelompok partai politik yang menolak UU Cipta Kerja tentu berkepentingan untuk mengambil keuntungan (benefit) politik dengan cara mengkapitalisasi aksi penolakan untuk mendapatkan simpati publik. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan dukungan suara pada pemilu yang akan datang. “Hal ini wajar dalam konteks pertarungan politik elektoral,” imbuh Karyono.

Kedua adalah kelompok yang mencoba mengadu keberuntungan. Targetnya agar terjadi situasi chaos seperti peristiwa 1998. Sedangkan target minimalnya adalah memanfaatkan aksi untuk mendelegitimasi pemerintahan dan meningkatkan ketidakpuasan publik. (*)

Advertisement
Advertisement

Terkini

News15 menit ago

BNPB Gunung Semeru Siapkan Tempat Pengungsian Warga

SERIKATNEWS.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghimbau kepada warga yang pemukimannya tidak jauh dari Gunung Semeru untuk tidak melakukan aktivitas...

News20 menit ago

Deformasi Gunung Merapi Ada 6 Periode

SERIKATNEWS.COM – Sumber tekanan magma di Gunung Merapi Yogyakarta, saat ini berada pada kedalaman 1,3 kilometer di bawah puncak. Hal itu...

Pendidikan59 menit ago

Butuh Protokol Tambahan untuk Sekolah Tatap Muka

SERIKATNEWS.COM – Epidemiolog UGM Bayu Satria Wiratama mengatakan bahwa keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah perlu melibatkan sejumlah...

News5 jam ago

Tak Hadir Saat Dipanggil Penyidik, HRS Muncul di Reuni 212 dan Minta Maaf

SERIKATNEWS.COM – Reuni 212 digelar secara virtual dengan dihadiri oleh puluhan tokoh, baik dari tokoh agama, nasional dan aktivis, Rabu...

Ekonomi8 jam ago

Pengrajin Batik Rahma Yeni Berbagi Ilmu dengan Kaum Perempuan

SERIKATNEWS.COM – Permintaan batik Sampan di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman yang dikembangkan Rahma Yeni semakin banyak....

Hukum9 jam ago

Salah Sasaran, Pendukung Habib Rizieq Geruduk Rumah Ibunda Mahfud

SERIKATNEWS.COM – Puluhan orang mengepung rumah ibunda Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Pamekasan,...

Peristiwa11 jam ago

Ratusan Rumah di Jombang Terendam Banjir

SERIKATNEWS.COM – Dua sungai meluap mengakibatkan 474 rumah penduduk Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Jombang terendam banjir. Sebanyak 60 warga setempat...

Populer

%d blogger menyukai ini: