SERIKATNEWS.COM – Banyak pihak menyampaikan kritik terhadap keputusan Pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya kebijakan itu diambil di saat pandemi COVID-19 belum berakhir.

Beragam kritik dari kalangan anggota dewan di Senayan pun ditujukan kepada stakeholder terkait kebijakan ini. Dianggapnya, kenaikan iuran BPJS tidak tepat, dan pemerintah dinilai tidak mempertimbangkan dampak sosial yang dihadapi masyarakat saat ini.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Daulay masih tetap menolak kenaikan iuran BPJS, sebab situasi ekonomi masyarakat saat tengah sulit akibat pandemi COVID-19.

“DPR menolak kenaikan iuran BPJS. Ini legislatif diabaikan. Karena itu saya minta penghitungan aktuarianya seperti apa, biar kita lihat dulu. Jangan-jangan ini asal-asalan juga kenaikannya,” kata Saleh.

Senada dengan Salah, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa keputusan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di tengah pandemi COVID-19 tidaklah tepat.

“Kalau mau bicara kenaikan iuran, tunggu kita stabil. Saat ini kita bicara ekonomi, tata kelola, tapi kita lupa urusan sosialnya seperti bagaimana dampak dari pandemi ini,” ujar Felly.

Begitu pun Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai bahwa kenaikan iuran BPJS ini memperlihatkan pemerintah ingin memberikan beban baru kepada rakyatnya di saat pandemi. Padahal, pelayanan masyarakat merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin undang-undang.

Dia pun meminta kepada pemerintah agar mempertimbangkan kembali keputusan yang sudah diterbitkan itu. Menurutnya, Fraksi PKS menolak adanya Perpres tersebut, sehingga penting bagi pemerintah untuk kembali merumuskan kebijakan yang tidak memberatkan kepada rakyatnya.

“Kami meminta dengan sangat kepada pemerintah supaya tidak menambah beban baru kepada masyarakat, apalagi di tengah pandemi virus Corona seperti sekarang ini. Tolonglah pemerintah ini kan pasti punya banyak cara. Kami menolak Perpres tersebut, agar bisa dipikirkan solusi lain yang lebih baik,” katanya.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.