ADA hal yang menarik dicermati dari dinamika kekuasaan akhir-akhir ini, yakni menyangkut kerentanan politik yang tengah dihadapi dinasti politik Jokowi—kaitannya dengan mengkristalnya fenomena kuasa rezimentasi partai politik (parpol) parlemen.

Konsep rezimentasi partai politik di parlemen yang saya maksud di sini adalah merujuk pada kuasa partai-partai besar dalam mengonsolidasikan kekuatan serta kemampuannya mendisiplinkan suara fraksi-fraksinya di DPR dalam mengamankan arah kebijakan serta menopang kepentingan kekuasaan.

Ketika parpol-parpol di parlemen bergerak secara solid berdasarkan kalkulasi yang seragam, maka kekuatan di luar sistem kepartaian—termasuk supremasi figur politik besar sekalipun yang tidak memiliki basis mesin partai yang solid—akan dihadapkan pada posisi yang sangat delematis.

Fenomena yang berkorelasi langsung dengan posisi politik Joko Widodo (Jokowi) ini menjadi menarik untuk diangkat, karena fenomena Jokowi menjadi kasus baru dalam konteks seorang mantan kepala negara dan pemerintahan (presiden)—yang secara umum memiliki back up-an politik.

Terhitung per November 2026, power politik dinasti Jokowi dan kroninya seakan runtuh oleh eskalasi yang beruntun dan terorkestrasi—mulai dari soal polemik hukum di MK dan MA, hingga adanya pergeseran konfigurasi kekuatan baru di tingkat parlemen.

Jokowi Kehilangan Mesin Parpol Pendukung

Dalam konteks ini, pasang-surut supremasi politik Jokowi dalam lanskap politik nasional, sekurang-kurangnya dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan krusial berikut:

Pertama, diakibatkan oleh lepas kendalinya pelindung politik Jokowi. Konflik terbuka yang dialami Jokowi-Megawati yang berujung pada pemecatan Jokowi dan Gibran dari keanggotaan PDI Perjuangan (PDIP), tidak hanya merugikan keluarga besar partai banteng, namun di sisi lain juga memutus sabuk pengaman politik dinasti Jokowi dari partai pemenang pemilu.

Akibatnya, dalam konteks ini, posisi Gibran sebagai wakil presiden berjalan tunggang langgang tanpa topangan partai politik mana pun di parlemen. Di bawah sistem demokrasi Indonesia yang sangat bergantung pada kuasa parpol, kedudukan Gibran yang tanpa kendali struktural partai parlemen menjadi sangat mudah terisolasi oleh terpaan badai politik.

Kedua, balik badannya partai dan kroni politik Jokowi. Posisi Jokowi yang sudah purnatugas membuatnya kehilangan daya tawar (positioning) di mata elite partai. Para ketua umum parpol kini cenderung berhati-hati dan enggan membuka pintu negosiasi langsung dengan Jokowi karena khawatir ditafsirkan negatif oleh faksi-faksi kekuasaan baru.

Ketiga, menyangkut kalkulasi pragmatis menuju Pilpres 2029. Secara rasional, parpol di parlemen melihat Gibran sebagai ancaman potensial untuk kontestasi Pilpres 2029 karena popularitasnya dan modal politik nama besar Jokowi. Partai-partai besar (termasuk di dalam koalisi pemerintahan) memiliki kepentingan internal untuk memprioritaskan ketua umum atau kader mereka sendiri di masa depan.

Meskipun sejumlah parpol menyatakan komitmen mendukung keberlanjutan pemerintahan presiden Prabowo Subianto, namun dukungan tersebut tidak berarti sama terhadap posisi Gibran. Dalam hal ini, hubungan kekuasaan di parlemen belakangan ini bekerja atas dasar insentif politik mutual.

Di saat Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden aktif dan Gibran dihantam krisis legitimasi hukum akibat putusan MA/MK, maka kekuatan parpol di parlemen tidak lagi memandang bahwa mempertahankan relasi dengan kekuatan politik Jokowi sebagai langkah strategis.

Ketiadaan Rumah Politik Jokowi

Tidak mudah memang lepas dari jeratan post-power syndrome, apalagi bagi seorang jebolan seorang kepala negara. Pasca-lengser, seorang mantan presiden rasanya sulit keluar dari sorot kamera dan simpul tali-temali politik yang terus berkelindan. Hal itu juga terjadi pada sosok Jokowi.

Itu sudah jadi semacam hukum besi politik: kekuasaan boleh berpindah tangan, tetapi gravitasinya tetap menarik. Namun dalam kasus Jokowi, terlihat unik—karena tidak terjadi pada presiden-presiden RI yang lainnya.

Ia adalah mantan presiden yang naik bukan lewat tangga sekoci politik yang ia desain sendiri. Ia kader partai biasa, bukan “darah biru”—dari apa yang saya sebut sebagai rezim partai.

Dalam hal ini, posisi partai tidak hanya berguna sebagai lokomotif saat pemilu saja, tetapi lebih pada menjadi infrastruktur kekuasaan sang tokoh dari awal sampai akhir–mulai dari kandidasi, kemenangan, masa berkuasa, hingga purnatugas. Partai politik menjadi rumah sekaligus benteng.

Berbeda dengan Jokowi, empat presiden era reformasi lahir tumbuh dari rezim semacam itu. SBY punya Demokrat, yang lahir sebagai kendaraan elektoralnya. Megawati punya PDIP, yang ia jadikan warisan ideologis sekaligus dinasti. Gus Dur punya PKB, yang tumbuh dari rahim kultural Nahdlatul Ulama.

Bahkan, untuk fenomena paling mutakhir, Prabowo punya Gerindra, yang ia dirikan, ia pimpin, dan ia jadikan tangga menuju Istana. Keempatnya naik, berkuasa, lalu lengser dengan partai yang tetap setia di belakang mereka.

Jokowi berbeda. Ia dikenal luas sebagai “petugas partai”—istilah yang juga melekat dan jadi identitas semua kader PDIP.

Jokowi memulai kariernya dari Solo, lalu Jakarta, dengan modal kerja marketing politik yang berhasil memoles citranya jadi pemimpin sederhana dengan kinerja yang beda. Itu modal simbolik yang besar, tetapi bukan modal politk organisasional.

Dalam bahasa Pierre Bourdieu, Jokowi kaya symbolic capital dan social capital, tetapi miskin kepemilikan atas “lapangan” tempat modal itu dikonversi menjadi kekuasaan yang bertahan lama.

Selama menjabat, kekurangan itu tertutup oleh kekuasaan formal yang ia jabat. Saat menjabat, sang Presiden bisa memegang dan mengendalikan patronase negara—mulai dari jabatan, anggaran, hingga akses. Sumber daya formal itu bisa perekat koalisi dan relasi politik.

Namun, persoalannya muncul setelah purnatugas karena patronase negara tidak bisa dibawa pulang, sementara partai asalnya dikendalikan figur lain dengan logika kepemilikan sendiri.

Meminjan istilah Robert Michels, lewat iron law of oligarchy—bahwa organisasi politik cenderung dikuasai segelintir elite yang sulit digeser. Di partai yang dimiliki pendirinya, pola ini tampak telanjang: posisi tawar kader–bahkan kader selevel presiden seperti Jokowi—tidak ubahnya bersifat pinjaman dan bisa ditagih kapan saja.

Seorang mantan presiden tanpa rumah partainya sendiri berada dalam posisi rentan secara struktural. Di sinilah kepentingan artikulasi kuasa menjadi soal—mengingat mantan presiden bukan hanya warga negara biasa. Ia memegang jaringan, informasi, dan warisan kebijakan yang memerlukan pengawalan.

Ia juga punya kepentingan keluarga yang perlu terus diamankan, loyalis, dan reputasi sejarah. Semuanya membutuhkan saluran politik formal. Tanpa partai, kekuasaan simbolik itu mudah menguap menjadi sekadar nostalgia.

Jokowi Berlabuh ke PSI

Dalam kerangka inilah, barangkali keputusan Jokowi berlabuh ke PSI dapat dibaca sebagai upaya mencari benteng. Hal ini sejalan watak kekuasaan bahwa elite selalu berusaha mereproduksi dirinya melalui organisasi kekuasaan.

Bagi Jokowi, partai yang masih muda, relatif kecil, dan belum memiliki figur sentral sekuat Megawati atau Prabowo—dapat menawarkan sesuatu yang tidak dia dapatkan di partai lamanya, yakni ruang untuk menjadi pusat gravitasi, bukan sekadar bintang tamu.

Karena itu, pertanyaannya dalam konteks ini, bukan hanya apakah Jokowi menemukan rumah, tetapi apakah rumah itu akan tetap menjadi institusi atau berubah menjadi kendaraan personal?

Partai semestinya lebih luas dari sekedar urusan satu orang. Karena partai adalah rumah politik warga yang secara regulatif memikul tanggung jawab menjadi medium pendidikan politik dan sekaligus sebagai agregator kepentingan politik masyakat.

Dan, selama kandidasi dan dinamika kekuasaan masih bergantung pada kepemilikan partai oleh segelintir figur, kita sebetulnya tidak sedang membangun sistem kepartaian yang kokoh, melainkan sistem kerajaan-kerajaan kecil.

Setiap presiden akan selalu dihadapkan pada dua pilihan: lahir dari rezim partai atau membangun rezimnya sendiri setelah berkuasa.

Mungkin di situlah pekerjaan rumah terbesar kita sebagai bangsa, bagaimana menciptakan partai yang cukup kuat untuk melampaui pendirinya, dan cukup terbuka untuk menaungi kader yang tidak berdarah biru.

Jika hal itu belum terwujud, maka hukum besi politik akan terus bekerja, dan kita akan terus menyaksikan mantan presiden ke depan akan terus berputar-putar di panggung yang sama.

Akhirnya, kembali ke perkara Gibran—satu satunya instrumen penahan runtuhnya posisi politik keluarga Jokowi saat ini hanya bergantung pada sejauh mana kangkah presiden Prabowo Subianto—menjaga keutuhan kabinet dengan mempertahankan Gibran, atau akhirnya memilih mengambil jarak dan menyerahkanya perkara Gibran pada proses politik di DPR.

Hal itu dilakukan demi menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari gejolak konstitusi yang lebih besar.

Abdul Khalid Boyan

Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)