Connect with us

Berita Presiden

Arah Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Published

on

Presiden Jokowi di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta © DPR RI

SERIKATNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp796,3 triliun pada tahun 2021.

Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2020), di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta, Presiden Jokowi memaparkan bahwa anggaran tersebut mengandung 7 (tujuh) arah kebijakan, di antaranya:

Pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19. “Ketiga, mengarahkan 25 persen dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM,” jelas Kepala Negara.

Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah atau DID untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Kelima, refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan.

Keenam, DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan Program Merdeka Belajar, serta tambahan sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan.

“Ketujuh adalah mempertajam alokasi Dana Desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan,” ujar Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, dalam lima tahun terakhir hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.

Baca Juga:  Presiden Puji Kerukunan Antar Umat di Lampung

“Tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan, turun dari 13,96 persen pada tahun 2016 menjadi 12,6 persen pada tahun 2019,” jelas Presiden.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Ekonomi2 jam ago

Dukung Pertamina, PP KAMMI Dorong Indonesia Gunakan BBM Ramah Lingkungan

SERIKATNEWS– Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melalui Pjs Ketua Umum Periode 2019-2021 Susanto Triyogo menyambut baik...

Sosial19 jam ago

Tiga Ciri Desa yang Berpotensi Maju

SERIKATNEWS.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi memaparkan tiga ciri desa yang...

Info Kesehatan20 jam ago

Acuan Pemeriksaan Kesehatan Adalah Tes Swab, Bukan Pernyataan Sembuh Usai Isolasi Saja

SERIKATNEWS.COM – Pengumuman dari Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting, menyebut masih ada 13 jumlah calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang...

Sosial20 jam ago

Kasus Covid-19 di Yogyakarta Bertambah 67 Orang

SERIKATNEWS.COM – Kasus pasien Covid-19 di Yogyakarta bertambah 67 orang, sehingga total pasien keseluruhan menjadi 2.312 orang. “Hasil pemeriksaan laboratorium...

Politik1 hari ago

Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Membawa 4 Tuntutan di Kantor KPU Sumbar

SERIKATNEWS.COM – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) didatangi oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda peduli...

Sosial1 hari ago

Petugas Melakukan 834.771 Kali Penindakan dalam Operasi Yustisi

SERIKATNEWS.COM – Data dari Operasi Yustisi telah menunjukkan bahwa masyarAkat masih banyak yang lalai dalam mencegah terjadinya persebaran Covid-19. “Selama...

Hukum2 hari ago

PP PMKRI Ajukan Judicial Review Tentang Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi RI

SERIKATNEWS.COM – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2020-2022 resmi mendaftarkan gugatan Judicial Review UU Nomor...

Populer