Connect with us

Ekonomi-Politik

GMNI: Agama Bukan Musuh Pancasila

Published

on

GMNI
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino (kiri)

SERIKATNEWS.COM – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) tidak setuju dengan pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi yang menyatakan bahwa agama adalah musuh Pancasila.

Menurut Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino dalam filosofi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diungkapkan Bung Karno tidak menjadikan agama sebagai musuh. Justru filosofi itu digali dari bumi masyarakat Indonesia memuat pengakuan terhadap keragaman keyakinan, kepercayaan dan keimanan terhadap agama.

“Dalam Pidato-pidato Bung Karno sebagai penggali Pancasila tidak ada frase yang mengatakan agama sebagai musuh. Justru filosofi Ketuhanan Yang Maha Esa hidup dalam masyarakat Indonesia yang punya keragaman keyakinan dan keimanan terhadap agama,”  tutur Arjuna dalam keterangan tertulis yang diterima Serikat News, Rabu (12/2/2020).

Menurut Arjuna, pernyataan Kepala BPIP ini bisa mendistorsi pemahaman terhadap Pancasila. Ia mengatakan, jika membaca pernyataan Kepala BPIP tersebut, beliau tidak bisa membedakan antara agama dan “egoisme agama”. Ketidakmampuan membedakan secara ketat inilah kekeliruan yang bisa membuat pemahaman Pancasila menjadi bias.

“Kalau dibaca dari pernyataannya, mungkin maksudnya adalah egoisme agama, sikap memaksakan kehendak terhadap satu penafsiran agama. Bukan agama itu sendiri. Harus dibedakan secara ketat dong. Jika tidak, bisa bias dan distorsi terhadap Pancasila,”imbuh Arjuna.

Egoisme agama menurut Arjuna bukanlah agama itu sendiri, melainkan penafsiran subjektif seseorang terhadap ajaran agama yang dipengaruhi oleh keberadaan sosial dan kepentingannya yang mempengaruhi corak berpikirnya.

“Jika egoisme agama itu berbasis penafsiran subjektif yang berangkat dari latar sosial historis dan kepentingan yang mempengaruhi corak berpikir si penafsir. Maka penafsiran terhadap sebuah ajaran bisa bermacam-macam, ada yang konservatif, moderat dan progresif,” jelas Arjuna.

Baca Juga:  Wamendes PDTT: Pemerintah Pastikan Pantau Ketat Penyaluran Dana Desa

Untuk itu, GMNI menyarankan Kepala BPIP agar tidak memberi penjelasan tentang Pancasila sepotong-sepotong. Namun dengan forum yang lebih ilmiah dan inklusif. Karena menurut Arjuna, kajian tentang Pancasila bukanlah perkara yang sederhana, tetapi perlu penjelasan yang ilmiah, ketat dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Kepala BPIP jangan terbiasa membahas Pancasila sepotong-sepotong seperti ini. Bisa terjadi simplifikasi terhadap Pancasila. Dibuka forum yang lebih Ilmiah dan inklusif. Sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena Pancasila dihasilkan oleh pergulatan pemikiran yang kompleks dari para pendiri bangsa,” tutup Arjuna.

Advertisement

Popular