SERIKATNEWS.COM – Penyebaran virus korona telah membawa dampak sangat serius pada lumpuhnya ekonomi masyarakat. Tidak terhitung jumlahnya masyarakat yang menganggur tanpa pemasukan akibat PHK besar-besaran di hampir semua perusahaan. Tidak hanya pengusaha besar, pedagang asongan dan kaki lima pun banyak gulung tikar akibat tidak ada pembeli, dan pelaku UMKM sudah banyak yang bangkrut.

Anggota Komisi II DPR RI, H. Sukamto, SH mengatakan situasi seperti ini paling mengkhawatirkan, sebab lumpuhnya ekonomi masyarakat jika dibiarkan berlangsung lama akan berpotensi membawa gangguan (kekacauan) sosial.

“Catat ya, perut masyarakat kita saat ini lagi lapar, orang yang lagi lapar tidak bisa diobati dengan pelatihan atau kursus kerja. Saya tidak habis pikir, di saat pandemi Covid-19 pemerintah malah menawarkan kursus kerja online, di mana diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp5,6 triliun untuk penyelenggaraan pelatihan,” ujar H. Sukamto kepada Serikat News dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Menurut H. Sukamto, kebijakan tersebut tidak masuk akal, pemerintah terbukti banyak menghambur-hamburkan dana triliunan dari APBN untuk kegiatan yang kurang penting. Sementara pada saat yang sama sebanyak 35.676 narapidana dibebaskan untuk penghematan anggaran.

“Napi yang saat berkeliaran di masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena pemerintah tidak bisa memberikan jaminan dan perlindungan sosial. Kalau masih di dalam Lapas mereka bisa makan enak, setidaknya kebutuhan pokok mereka di jamin oleh negara, sementara di luar mereka dilepas tanpa bekal, tanpa ketrampilan, dan tanpa ketersediaan lapangan kerja. Sementara mereka butuh makan, punya keluarga, punya anak-istri di rumah,” jelasnya.

Dia pun mengatakan yang paling mendesak saat ini adalah terpenuhinya suplay kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, seperti sembako. Untuk itu, program sembako dan program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang telah digelontorkan pemerintah harus segera disalurkan.

“Pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi, tidak boleh lagi ada kekeliruan data penerima agar program bantuan langsung tunai tepat sasaran,” tekannya.

Lebih lanjut, H. Sukamto mengatakan bahwa kekuatan swadaya masyarakat sebagai komponen penopang juga harus bahu-membahu mengambil inisiatif membantu pemerintah menggalakkan langkah bantuan sosial dan kemanusiaan dengan catatan tetap harus mematuhi standar protokol pencegahan yang sudah ditetapkan dan digariskan pemerintah, tidak boleh bergerak di luar kontrol.

“Langkah bersama ini perlu dilakukan karena semua belum tahu sampai kapan virus korona ini akan berakhir. Saya yakin kalau semua elemen kompak dan bergerak secara terpadu, cepat atau lambat korona akan segera berlalu dan kegiatan masyarakat akan kembali normal,” pungkas H. Sukamto.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.