Connect with us

Politik

Mengenal Lima Kriteria dalam Kebijakan TAPE Kaltara

Published

on

Perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Iqbal dalam Podcast “Kepala daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Ekologi” seri ke-2 Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) Provinsi Kaltara, Selasa (28/9). (Foto: Ist/Serikat News)

SERIKATNEWS.COM – Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam (Kasubbid PSDA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ahmad Iqbal, menyampaikan lima (5) kriteria yang dipakai Kaltara dalam menerapkan skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE).

Hal ini ia sampaikan dalam Podcast Seri ke-2 yang merupakan rangkaian dari Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF) dan dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Selasa 28 September 2021.

Adapun lima (5) kriteria yang Iqbal maksud adalah pertama, adanya sistem atau kriteria terkait pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

“Sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan skema TAPE, kriteria seperti ini penting untuk menegaskan arah bersama kita,” ungkap Iqbal dalam diskusi yang mengangkat tema Belajar dari Penerapan TAPE Provinsi Kalimantan Utara ini.

Kriteria kedua, lanjut Iqbal, adalah adanya kriteria ruang terbuka hijau. Selanjutnya, ketiga adalah kriteria pengelolaan persampahan. Keempat kriteria perlindungan air dan terakhir kriteria mengenai pencemaran udara.

“Di sisi lain, adanya kriteria seperti ini berguna pula agar Pemda bisa memiliki pijakan dan arah untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan,” kata Iqbal.

“Harapannya, target yang kita capai nanti bisa terukur dan bidikannya jelas, yakni penurunan emisi,” imbuhnya dalam diskusi daring yang ditayangkan langsung via Kanal Youtube Beritabaruco ini.

80% Wilayah Kaltara adalah Hutan

Dalam diskusi yang didukung oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budger Center, The Reform Initiatives (TRI), dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) ini, Iqbal menyampaikan bahwa faktor geografi adalah penyebab utama mengapa Kaltara memutuskan menerapkan skema TAPE.

Baca Juga:  Impor Garam Industri 3,7 Ton, Senator Nawardi: Swasembada Hanya Akal-Akalan

Sebagian besar wilayah Kaltara, tegas Iqbal, adalah kawasan hutan. Sekitar 80% dari kawasan Kaltara adalah hutan, sehingga pemerintah penting menyiapkan strategi khusus agar hutan tersebut lestari.

“Dari situ, pada akhirnya kami memutuskan untuk menerapkan skema TAPE dengan dorongan masyarakat sipil tentunya yang porosnya jelas, yakni pembangunan berbasis kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.

“Sederhananya, kami membutuhkan anggaran fiskal yang tidak sedikit untuk menjaga hutan yang seluas ini. Yang dari situ, kami bisa turut menyumbang penurunan emisi,” imbuhnya dalam diskusi yang dipandu oleh Novita Kristiani ini.

Meski demikian, Iqbal mengakui bahwa Pemerintah Provinsi kerap menemui beberapa tantangan. Salah satunya adalah belum tersentuhnya output dari program tersebut secara langsung.

Selain itu, anggaran yang dikucurkan untuk tahun kedua ini, tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 3 M yang pada tahun 2020 mencapai 5 M per-tahun. (*)

Advertisement
Advertisement

Terkini

News20 menit ago

Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik, Kemendag Raih “Badan Publik Informatif” Tahun 2021

JAKARTA – Kementerian Perdagangan berhasil meraih anugerah “Badan Publik Informatif” tahun 2021. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menerima penganugerahaan tertinggi...

Internasional1 jam ago

DBS Menjadi Bank Pertama di Asia Tenggara yang Bergabung dengan Hedera Governing Council

SERIKATNEWS.COM – DBS Bank telah bergabung dengan Hedera Governing Council, sebuah kelompok yang mencakup beragam organisasi dan bertugas mengembangkan jaringan...

Lifestyle2 jam ago

Keunggulan Produk HAVAL JOLION Diakui Pengguna Global

SERIKATNEWS.COM – Penjualan HAVAL JOLION buatan GWM meningkat pesat di beragam pasar luar negeri. penjualan meningkat sejak Januari 2021. HAVAL...

Opini4 jam ago

Kebebasan Bukan untuk Penghinaan

TAK ada angin, tak ada hujan, seorang Faizal Assegaf bicara tentang NU, juga Hadlratus-Syaikh KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdurrahman...

News5 jam ago

Fokus Kembangkan Sumber Daya, UPH Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Bitung

SERIKATNEWS.COM – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pelita Harapan (UPH) telah resmi bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung,...

News18 jam ago

Vaksinasi, Kiai Dalil: Vaksin Aman Dan Halal

SERIKATNEWS.COM – Pemerintah Desa (Pemdes) Pordapor terus menggalakkan vaksinasi kepada seluruh warganya. Di samping melakukan vaksinasi, juga terus melakukan sosialisasi...

Opini19 jam ago

Kader Nasdem Diminta untuk Meminta Maaf kepada Aktivis IAIN Palopo

SERIKATNEWS.COM – Kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di IAIN Kota Palopo menjadi sorotan beberapa pihak. Pasalnya, atribut salah satu Parpol...

Populer

%d blogger menyukai ini: