SERIKATNEWS.COM – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Puput Tantrianasari, Bupati Probolinggo, Jawa Timur, menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi. Ia ditangkap bersama suaminya yang merupakan mantan Bupati Probolinggo dua periode yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Hasan Aminuddin.
Tertangkapnya Hasan Aminuddin dan istrinya, memperlihatkan sisi buruk politik dinasti. Menurut Zia Ulhaq, Mandataris PC PMII Probolinggo, hal itu merupakan tindakan lancung. Alhasil, hak-hak warga terampas.
“Sebab perilaku maling uang rakyat sangat berdampak kepada ketidak sejahteraan rakyat,” kata pria yang akrab disapa Yayak, Sabtu 02 Oktober 2021.
Ia menyoroti dinasti politik yang dibangun Hasan Aminddin sejak 18 tahun sudah menjadi rahasia umum dan membuat masyarakat takut. Pasalnya, Hasan Aminuddin memiliki loyalis setia. Menurutnya, kepemimpinan Hasan dan Tantri di Kabupaten Probolinhgo cenderung otoriter.
“Tidak sedikit masyarakat Probolinggo yang takut jika berurusan dengan Hasan-Tantri serta kroni-kroninya. Apalagi persoalan ruang hidup yang dialami oleh kaum mustadafin,” tegas pria lulusan Universitas Nurul Jadid ini.
Tertangkapnya Hasan dan Tantri, dalam penilaian Yayak, menjadi angin segar bagi rakyat Probolinggo. Ia melihat, selama ini rakyat telah lama mengalami ketertindasan. Salah satunya akibat hak-hak rakyat yang diberangus oleh kekuasaan Hasan dan Tantri.
Ia menegaskan, kasus maling uang rakyat seharusnya diusut tuntas. Jika tidak, lanjut Yayak, tindakan menggarong uang rakyat akan semakin subur. “Saya mengutip kata Gus Dur bahwasannya tikusnya sudah menguasai lumbung,” katanya.
Lembaga anti rasuah itu mestinya didukung penuh dalam mengusut tuntas dugaan maling uang rakyat lainnya. “Bukan malah dihalang-halangi dengan dianggap sebagai provokasi,” katanya. Ia menilai maling uang rakyat merupakan kejahatan luar biasa.
Kemudian, pihaknya mengajak seluruh mahasiswa, tokoh agama, dan kaum mustad’afin lainnya untuk mendukung dan bergandeng tangan dalam menciptakan Kabupaten Probolinggo yang berintegritas dan bebas korupsi.
“Saatnya bersatu. Itu merupakan ikhtiar ke depan agar ketertindasan yang selama ini dialami kaum mustad’afin di Probolinggo tak terjadi lagi,” harapnya. (*)
