Connect with us

Opini

Pemilu 2019, Titik Balik Penyegaran Partai Politik

Published

on

sumber: detikNews

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk pertama kalinya akan dilaksanakan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan Presiden (presiden) secara bersamaan serentak. Pesta demokrasi 5 tahunan kali ini tentu menjadi sorotan kancah internasional, mengingat Indonesia merupakan negara demokratis terempat se-dunia.

Untuk tahapan pileg, pengumuman jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang terdata oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah diinput melalui sistem informasi pencalonan sejak awal bulan ini. Sementara, untuk pilpres baru akan dimulai bulan Agustus mendatang.

Baca Juga: Berebut Suara Milenial

Hal yang menarik dari jumlah bacaleg yang telah diumumkan oleh KPU adalah banyaknya caleg yang berasal dari kalangan anak muda, artis dan politisi transferan dari partai politik menunjukkan reputasi yang baik dalam sistem demokrasi. Antusias partisipan Pemilu 2019 patut diapresiasi karena ada penyegaran yang telah dilakukan oleh partai politik sebagai peserta Pemilu.

Seperti yang kita ketahui, sebagai instrumen negara demokratis, adanya partai politik baru juga akan memengaruhi dampak demokrasi masyarakat untuk dapat memenuhi hak politiknya dalam bernegara sesuai dengan pilihannya.

Berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, definisi partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca Juga: Mencari Cawapres Terkuat Pendamping Jokowi

Sehingga, dapat dipastikan tujuan keikutsertaan partai politik selain melaksanakan amanat konstitusi sebagai pilar demokrasi juga diharapkan memberikan akses bagi setiap warga negara untuk merumuskan kebijakan-kebijakan demi pembangunan bangsa dalam menghadapi tantangan jaman.

Baca Juga:  Suara Hoax dalam Dinamika Masyarakat Indonesia

Menanggapi jalannya Pemilu mendatang, peneliti senior LIPI, Syamsuddin Hari memprediksi akan terjadi pengerucutan partai politik. Penyebabnya, pasca penetapan ambang batas parlemen (parlementiary threshold) sebesar 4%, hal ini memungkinkan partai politik yang lolos Pemilu 2019 lebih sedikit dibandingkan Pemilu 2014.

Berdasarkan UU Pemilu Pasal 415 disebutkan bahwa apabila partai politik tidak memenuhi 4% maka tidak dapat diikutkan dalam penghitungan suara untuk kursi DPR.

Sementara, untuk pilpres yang berhak mencalonkan atau mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR paling sedikit 20% atau 25% suara sah nasional DPR periode sebelumnya.

Harapannya, partai politik harus jeli menyiapkan kadernya agar marwah dari pilar demokrasi tidak hanya sekedar alat untuk merebut kekuasaan dengan janji-janji kampanye dan retorika belaka.

Selain mampu melahirkan tokoh-tokoh bangsa dengan segala potensi yang dimilikinya untuk turut andil dalam menghadapi persoalan masyarakat di masa mendatang, penyegaran partai politik memang sangat dibutuhkan untuk membenahi iklim demokrasi di Indonesia.

Advertisement

Popular