Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Aksi Kekerasan dan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State
Penulis: Serikat News
Senin, 4 September 2017 - 01:55 WIB
Foto: Intan - Biro Pers Setpres
Foto: Intan – Biro Pers Setpres
1. Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.
2. Perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional.
3. Saya telah menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB Bapak Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Bapak Kofi Annan.
4. Dan sore tadi Menteri Luar Negeri telah berangkat ke Myanmar, untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar, dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan.
5. Untuk penanganan kemanusiaan aspek konflik tersebut, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer.
6. Juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine State.
7. Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik.
8. Saya juga menugaskan Menteri Luar Negeri untuk terbang ke Dhaka, di Bangladesh, dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi-pengungsi yang berada di Bangladesh. Kita harapkan minggu ini kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan.
9. Sekali lagi, kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. (Atiq)
MAGELANG – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan partainya tidak mengusulkan kader internal untuk mengisi jabatan Wakil
JAKARTA – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI
PROBOLINGGO – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo buka suara terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia,
PROBOLINGGO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Probolinggo menggelar sarasehan dan diskusi publik bertema Sosialisme Islam dalam Pemikiran H.O.S.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mendorong pembentukan kelompok kerja
PROBOLINGGO – LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menyoroti Kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang dilakukan atau melibatkan