Connect with us

Politik

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Harus Prioritaskan Kesehatan

Published

on

Ilustrasi pilkada di tengah pandemi © Beritaini.com

SERIKATNEWS.COM – Pemerintah tampaknya tetap akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 meski Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Dr Wawan Mas’udi, berpandangan bahwa pemerintah atau penyelenggara pemilihan sebaiknya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada yang rencananya digelar pada tanggal 9 Desember 2020.

“Evaluasi bukan sekedar bersifat administratif, tetapi evaluasi seberapa taat proses Pilkada selama ini terhadap protokol kesehatan. Karena ini Pilkada di zaman pandemi Covid-19, tentu yang menjadi pertimbangan utama semestinya ukuran-ukuran kesehatan itu sendiri sebagai yang pertama. Jadi, perlu ada evaluasi secara menyeluruh dari berbagai pihak dari tahapan yang sudah dilakukan, seberapa berisiko jika dilanjutkan, atau justru malah akan melahirkan klaster baru bagi penyebaran Covid-19,” kata Wawan di Fisipol UGM, pada Kamis (17/9/2020) yang lalu.

Wawan mengatakan, setelah mendapat hasil dari evaluasi itu, baru ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Jika hasil evaluasi visible, maka bisa dilanjutkan dengan pengetatan perilaku terutama untuk para kandidat dan tim sukses guna memastikan ukuran-ukuran kesehatan. Sebaliknya, jika memang hasil evaluasi memperlihatkan risiko penularan virus sangat tinggi, maka sebaiknya proses Pilkada bisa ditunda kembali.

“Bisa juga dibuat dengan model klaster. Model klaster ini berdasar tingkat keparahan penularan Covid-19 yang berbeda-beda, ada daerah dengan zona merah, zona kuning, zona hijau dan zona oranye. Berdasar itu maka Pilkada bisa dibuat berkategori, mana klaster daerah yang harus ditunda, dan klaster daerah mana yang bisa lanjut. Dampaknya memang tidak bisa seserentak, tapi ini kan situasi darurat,” tegasnya.

Menurut penilaian Wawan, dari proses pendaftaran yang belum lama berlangsung saja sudah memprihatinkan. Pihak-pihak yang terkait banyak mengabaikan protokol kesehatan, baik para kandidat maupun tim sukses.

Baca Juga:  Pegiat Medsos Dorong Masyarakat Gunakan Hak Pilih

Salah satu pengabaian tersebut terlihat dari larangan untuk tidak melakukan arak-arakan dalam proses pendaftaran, tetapi kenyataan di lapangan masih melakukan arak-arakan. Larangan mengumpulkan massa memang ada, tetapi tim sukses tidak menjalankan larangan itu.

“Artinya ada beberapa protokol dasar yang dilanggar oleh kandidat. Sayangnya, sanksi atas itu tidak cukup kuat ditegakkan. Ketika ada pelanggaran ya sudah hanya dibicarakan di media dan medsos kemudian selesai urusan. Padahal, mestinya kan harus ada semacam shock therapy yang dilakukan oleh KPU, semisal dengan teguran tertulis atau denda dari Gugus Tugas Covid-19, dan sebagainya,” ujar Wawan.

Pelanggaran yang ada semestinya tidak hanya dibicarakan, tetapi harus benar-benar ada tindakan atau sanksi yang bersifat eksplisit terhadap para pelanggar. Apalagi jika melihat proses tahapan Pilkada selama ini sudah ditemukan klaster penularan, baik yang menjangkiti petugas KPU, komisioner KPU di pusat dan di daerah, kandidat, dan lain-lain.

“Intinya apa, dituntut harus berpikirlah. Kalau dalam sosial-ekonomi orang selalu bilang untuk normalisasi sosial ekonomi dibutuhkan prasyarat kesehatan, maka dalam Pilkada ini juga sama. Event politik atau gelaran politik harus juga mendahulukan kesehatan juga,” imbuh Wawan.

Menurut staf pengajar sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM itu, jika kesehatan menjadi prioritas utama maka pemerintah mestinya melakukan penundaan Pilkada 2020 ini. Meski penundaan tersebut harus disertai dengan ukuran-ukuran yang jelas.

KPU sebagai penyelenggara Pilkada harus membuat semacam parameter yang bisa dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses Pilkada di tengah pandemi Covid-19. “Dengan parameter bisa dilakukan evaluasi jika skor sekian maka Pilkada ditunda, jika skornya sekian maka Pilkada dilanjutkan dengan kualifikasi atau persyaratan tertentu. Atau kemungkinan memakai klaster, sayang parameter tersebut belum dibuat oleh KPU. Selama ini yang ada kan hanya wacana ditunda atau dilanjutkan,” jelasnya.

Baca Juga:  Cawapres 01: Jokowi Pembela Rakyat Jelata

Wawan menambahkan, parameter yang dimaksud bukan parameter politik, tetapi parameter risiko terhadap kesehatan. “Ini masa pandemi Covid-19, mau kondisi macam apa jika gagal mengatasi pandemi maka semua akan nol,” tegas Wawan.

Untuk itu, pandemi Covid-19 harus dilihat secara serius dan saatnya proses Pilkada menghitung betul risiko yang mungkin terjadi. Jika mengamati media massa akhir-akhir ini, maka perilaku masyarakat semakin bebas, kurang peduli terhadap risiko penularan, sehingga kasusnya semakin hari semakin meningkat.

“Kalau idealnya sih pemilihan dengan aplikasi atau gagasan e-vooting seperti dulu. Tapi butuh banyak sekali prasyarat, prasyarat teknis yang berhubungan dengan teknologi, pengetahuan dan ‘pendidikan’ masyarakat tentang bagaimana pemanfaatan serta akuntabilitasnya. Gagasan e-vooting ini kan juga belum teruji, padahal sistem semacam ini perlu diuji. Kita belum punya pilot project, meski kemarin sudah dicoba dalam pemilu kepala desa dengan e-vooting di beberapa tempat, tapi itu kan selesai sebagai project, bukan sebagai pilot project untuk pengembangan sistem electoral yang lebih memanfaatkan teknologi, masalahnya kan disitu,” pungkas Wawan. (*)

Advertisement
Advertisement

Terkini

Hukum2 jam ago

Satlantas Jakarta Barat Bagikan Sembako pada Pengemudi yang Taat Lalu Lintas

SERIKATNEWS.COM – Operasi Zebra yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Barat kali ini berbeda dan unik daripada tahun...

Peristiwa3 jam ago

Warga Temukan Jasad Seorang Pria Tanpa Identitas Tergeletak Di Pinggir Jalan

SERIKATNEWS.COM – Penemuan jasad seorang pria tanpa identitas diduga berprofesi sebagai tukang ojek. Pria tersebut ditemukan dalam keadaan sudah tewas...

Pariwisata3 jam ago

Nongkrong Asyik di Jogja Airport Resto

SERIKATNEWS.COM – Jogja Airport Resto menjadi restoran pertama di Indonesia dengan konsep mini bandara. Pengunjung bisa menikmati ragam kuliner dengan...

Ekonomi9 jam ago

Manfaatkan Limbah Perca, Produk Beny Tembus Pasar Jerman

SERIKATNEWS.COM – Apa yang terbesit dalam benak kita saat mendapati potongan-potongan kain yang sudah tidak berguna? Biasanya akan dibuang, menjadi...

Pendidikan11 jam ago

PUSPPA, Studi Pesantren sebagai Penjaga Moral Bangsa dan Dunia

SERIKATNEWS.COM – Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan (PUSPPA) diharapkan bisa memberi manfaat luas bagi dunia. Pusat studi ini dapat terus...

Politik14 jam ago

Projo: Relawan Jokowi Punya Kompetensi Isi Komisaris dan Direksi BUMN

SERIKATNEWS.COM – Ormas Projo menanggapi perdebatan penunjukan jabatan komisaris BUMN untuk pendukung Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengingatkan...

Peristiwa1 hari ago

Akibat Ditinggal Istri, Seorang Pria Depresi hingga Rusak ATM dengan Palu dan Obeng

SERIKATNEWS.COM – Seorang pria berinisial NH, sering bertingkah aneh sejak ditinggal pergi oleh istrinya. Pria tersebut merupakan warga Desa Tembokrejo,...

Populer