Connect with us

Hukum

Tolak UU Cipta Kerja, Cipayung Plus Pilih Langkah Hukum

Published

on

Diskusi daring bertajuk "Pemuda Bicara Omnibus Law" © Serikat News

SERIKATNEWS.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali menegaskan sikapnya menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dalam memperjuangkan sikapnya, DPP GMNI akan menempuh langkah hukum dengan mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi setelah mengawalinya dengan aksi demonstrasi bersama-sama dengan elemen buruh.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino dalam diskusi daring bertajuk “Pemuda Bicara Omnibus Law” yang digelar pada Minggu (11/10/2020). Diskusi ini dihadiri pimpinan dan perwakilan pimpinan pusat organisasi yang tergabung dalam forum Cipayung Plus, yaitu PMKRI, GMKI, KMHDI, IMM, HMI, KAMMI dan LMND.

“Yang kita soroti, bagaimana pengelolaan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mampu dijalankan oleh negara ini. Kemudian ada bank tanah,” kata Arjuna menyampaikan salah satu alasan penolakan UU Cipta Kerja.

Arjuna memahami kepentingan negara dalam UU tersebut adalah untuk menumbuhkan investasi. Namun, aturan itu harus dikritisi, jangan sampai merugikan bangsa Indonesia. Sejumlah alasan penolakan terhadap UU Omnibus Law di antaranya adalah persoalan upah minimum.

Menurutnya, beleid tersebut dinilai bisa menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan karena tak ada sanksi tegas bagi korporasi yang merusak lingkungan. Selain itu, pengaturan soal pertambangan yang membuka peluang terjadinya kongkalikong antara pengusaha tambang dengan pembuat kebijakan.

“UU Cipta Kerja ini untuk investasi. Tapi tidak boleh merampas hak-hak masyarakat. Mengundang investasi silakan. Tapi tidak boleh merusak alam dan merugikan masyarakat,” kata ketua umum yang terpilih pada Kongres GMNI di Ambon tahun 2019 itu.

Arjuna mengatakan, pembahasan terhadap undang-undang ini terkesan tertutup dan kurang partisipatif. Dalam artian, hanya sedikit melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk itu, Arjuna menegaskan langkah GMNI selanjutnya adalah menempuh jalur litigasi, yaitu judicial review (JR).

Baca Juga:  PN Jaksel Kembali Periksa Nikita Mirzani

“Omnibus Law tak bisa sesimpel itu. Maka dari itu, DPP GMNI menilai, ada peluang untuk digugat secara konstitusional. Kita review (JR) ke MK (Mahkamah Konstitusi),” tegas Arjuna.

Aldo mewakili PP PMKRI mengatakan bahwa judicial review menjadi komitmen awal organisasinya selain melakukan upaya aksi massa. “Ke depannya, dimulai dengan konsolidasi gerakan secara nasional. Kita tetap bangun gerakan. Tetap kita akan mengajukan JR ke MK. Dan itu menjadi komitmen awal PMKRI,” katanya.

PP KAMMI juga menegaskan tetap menolak UU tersebut. Langkah-langkah hukum dapat dilakukan agar UU Cipta Kerja batal. “UU ini harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Tetap jaga solidaritas. Apa pun yang terjadi kita tetap bersama rakyat,” ujar Rezki mewakili PP KAMMI.

DPP IMM pun menyerukan JR. “Membangun kekuatan harus dilakukan. Kita juga perlu menempuh jalur hukum. Kita harus melakukan JR. Yudikatif harus berpihak pada kita,” ungkap Najih Prastiyo.

Sebelumnya, DPP GMNI yang kini dipimpin ketua umum Arjuna Putra Aldino dan sekretaris jenderal M. Ageng Dendy Setiawan menolak tegas UU Cipta Kerja. Sikap itu diwujudkan dengan aksi demonstrasi bersama barisan massa buruh pada 8 Oktober yang lalu.

Ada beberapa poin-poin yang menjadi alasan penolakan, di antaranya soal adanya bank tanah. Terdapat dalam pasal 127 UU Cipta Kerja mengenai bank tanah. Hal itu dinilai memperparah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Kemudian soal tak adanya sanksi pidana bagi korporasi. Dinilai sebagai ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Berikutnya soal ancaman kebebasan pers. Diubahnya isi dari pasal 11 dan pasal 18 UU Pers pada UU Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Terkini

Sosial30 menit ago

Kiai Said Ajak Santri Berjihad Tanggulangi Covid-19

SERIKATNEWS.COM – Presiden Jokowi menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 22 Tahun 2015....

Peristiwa9 jam ago

KH Abdullah Syukri Zarkasyi Pengasuh Pondok Gontor Wafat, Berikut Rekam Jejak Tokoh Pendidikan Islam Modern Itu

SERIKATNEWS.COM – Pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Modern Darrussalam Gontor, Ponorgo, Jawa Timur telah wafat pada hari Rabu (21/10/2020) sekitar pukul...

Olahraga12 jam ago

Live Streaming Liga Champions: Bayern Munchen vs Atletico Madrid

SERIKATNEWS.COM – Bayern Munchen akan menjamu Atletico Madrid untuk menjalani babak penyisihan Grup A Liga Champions 2020/2021. Laga ini berlangsung...

Olahraga12 jam ago

Live Streaming Liga Champions: Ajax vs Liverpool

SERIKATNEWS.COM – Ajax akan menjamu Liverpool untuk menjalani babak penyisihan Grup D Liga Champions 2020/2021. Laga ini berlangsung di Johan...

Hukum22 jam ago

Mogok Nasional, Ini Alasan Aliansi Akademisi

SERIKATNEWS.COM – Aksi demonstrasi menolak Undang-Undang atau UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh mahasiswa dan akademisi mendapat dukungan dari Aliansi...

Olahraga2 hari ago

Live Streaming Liga Champions: PSG vs Manchester United

SERIKATNEWS.COM – Paris Saint-Germain (PSG) berhadapan dengan Manchester United (MU) pada laga perdana Grup H Liga Champions 2020/2021. Pertandingan ini...

Olahraga2 hari ago

Live Streaming Liga Champions: Barcelona vs Ferencvaros

SERIKATNEWS.COM – Pertandingan Grup G Liga Champions antara Barcelona vs Ferencvaros digelar pada Rabu (21/10/2020) pukul 02.00 WIB. Bermain di...

Populer