JAKARTA – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan pada pembicaraan tingkat kedua. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan untuk mengesahkan regulasi tersebut.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
“Setuju!” jawab para anggota dewan.
Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang. Dalam laporannya, Habiburokhman menyebut pembahasan regulasi itu telah berlangsung sejak Agustus 2025 di Komisi III DPR RI.
Menurutnya, pengesahan undang-undang tersebut penting karena gagasan perampasan aset telah diusulkan sejak 18 tahun lalu. Selama proses pembahasan, Komisi III DPR RI juga menggelar sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta kunjungan kerja ke 15 provinsi.
“Kami perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan. Karena, memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, 18 tahun yang lalu, dan sudah satu tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025 ya, diproses di Komisi III DPR RI,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based. Regulasi ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku melalui pemenjaraan, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan.
Habiburokhman: Pembahasan RUU Berlangsung Terbuka
Dalam rapat paripurna yang sama, Habiburokhman menyatakan proses penyusunan dan pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung secara transparan serta melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ia menyebut seluruh tahapan pembahasan dapat diakses oleh publik, termasuk rapat teknis penyempurnaan naskah.
“Proses penyusunan dan pembahasan dilakukan secara terbuka. Seluruh kegiatan, mulai dari RDPU dengan masyarakat, raker, rapat panja, bahkan rapat Timus Timsin yang adalah rapat teknis penyempurnaan redaksi, dilakukan dengan full akses publik,” kata Habiburokhman.
Menurutnya, masyarakat dan pers dapat mengikuti agenda pembahasan secara langsung dari balkon ruang sidang. Selain itu, rapat juga disiarkan melalui kanal YouTube DPR dan TV Parlemen.
“Bisa dihadiri oleh masyarakat dan pers di balkon, disiarkan langsung di kanal YouTube DPR, disiarkan langsung di TV Parlemen,” ujarnya.
Ia menambahkan, draf RUU juga diunggah melalui laman resmi DPR RI. Proses pembahasan bahkan dipantau langsung oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang di parlemen.
“Dan draf diunggah di laman DPR. Kemudian dipantau langsung oleh adik-adik mahasiswa magang,” ucapnya.
Habiburokhman juga menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah melakukan uji tuntas substansi dengan menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selain itu, judul regulasi disesuaikan berdasarkan masukan dari kalangan masyarakat sipil.
Judul yang sebelumnya bernama RUU Perampasan Aset Tindak Pidana kemudian diubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut, menurut Habiburokhman, dilakukan untuk memperjelas fokus pengaturan dalam undang-undang.
“Karena masukan dari masyarakat sipil, maka kita fokuskan ya, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” pungkasnya.
SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.