SUMENEP – Aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (Alarm) menanggapi tudingan liar kepada Achmad Fauzi Wongsojudo soal penyerahan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) serta BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan, abang becak, dan sopir ojek dalam acara silaturahmi di Balai Desa Legung Timur pada Selasa (26/11/2024).
Ketua Umum Alar, Toifur Ali Wafa mengatakan, kegiatan yang dipelopori Alarm itu sebagai program kerja organisasinya untuk kesejahteraan nelayan. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan BAB 1 Pasal 1 Poin 6 disebutkan bahwa Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor kelautan dan perikanan.
“Dan pada bagian ketiga Fungsi KUSUKA Pasal (5) Poin (1) juga disebutkan bahwa Kusuka berfungsi sebagai basis data tunggal pelaku Usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan,” ujar Ach Toifur Ali Wafa.
Ia menyebut, dalam Permen KP 2022 sudah jelas, Kartu KUSUKA bukanlah sejenis bansos sebagaimana dituduhkan sebagian orang. “KUSUKA adalah identitas diri nelayan dan atau bukti identik masyarakat yang bekerja sebagai nelayan,” sebutnya.
Menurut Toifur, tidak ada salahnya jika lembaganya pada saat menggelar kegiatan mengundang bupati dan saat penyerahan dilakukan Achmad Fauzi Wongsojudo. “Tidak ada kaitannya dengan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kemarin. Kami murni melaksanakan program kesejahteraan nelayan, sebagai program kerja Alarm sejak awal 2024,” tegasnya.
Toifur juga memperjelas, Alarm sebagai organisasi kepemudaan yang bergerak sebagai keterwakilan masyarakat memiliki berbagai program sosial, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Jadi, wajar ketika Alarm melaksanakan program yang bertujuan menyejahterakan masyarakat dengan cara pemberian Kartu KUSUKA dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Apabila yang menjadi persoalan karena diundangnya Bupati Sumenep Achmad Fauzi di tengah-tengah masyarakat sebab dinilai mengganggu hari tenang atau menguntungkan salah satu paslon, jelas persepsi itu sangatlah fatal. Sebab statusnya Achmad Fauzi terundang sebagai bupati aktif usai lepas masa cutinya sehingga disurat yang kami layangkan terundang sebagai Bupati Sumenep,” tegasnya.
Bahkan, tukas dia, yang melaksanakan kegiatan bukan pemerintah, melainkan Alarm yang bekerja sama dengan pemerintah. “Bupati hanya sebagai terundang,” tegasnya lagi.
Ketua panitia kegiatan, Syaiful Bahri dalam klarifikasinya menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada embel-embel gambar calon bahkan orasi kampanye. Anehnya, pada Selasa malam 25 November 2024, pihaknya dikejutkan dengan adanya telepon yang menyatakan bahwa tempat kegiatan Alarm yang direncanakan akan digelar di Aula Puskesmas Legung mendapat penolakan dari salah satu tokoh masyarakat dengan alasan yang tidak jelas.
“Sehingga, pada malam itu juga pihak panitia merolling tempat ke balai desa, karena undangan bahkan semua izin sudah dilayangkan ke berbagai pihak,” imbuh ketua panitia Silaturahmi dan Penyerahan Kartu KUSUKA Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Singkat cerita, sekitar 3 jam pelaksanaan, ada masyarakat yang meminta untuk diikutsertakan pada kegiatan tersebut karena khawatir ada kampanye terselubung. “Pihak panitia pun menyetujui dan mengikutsertakan masyarakat yang mau hadir sebagai bukti keterbukaan serta menjaga dugaan yang tidak semestinya ditujukan kepada organisasi kepemudaan yang jelas-jelas berkontribusi besar terhadap berbagai sektor kesejahteraan masyarakat sejak 2023 lalu,” jelasnya.
Syaiful bahri membeberkan, kegiatan yang murni menjembatani aspirasi masyarakat tersebut berjalan tanpa ada kampanye salah satu paslon. “Dengan tegas kami sampaikan bahwa dugaan kegiatan tersebut melanggar aturan, politis, dan menguntungkan salah satu paslon, sangatlah bertentangan dengan misi kami. Yang jelas dugaan tersebut juga tidak benar,” tutupnya.
Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur
Menyukai ini:
Suka Memuat...