SERIKATNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan.

Pasalanya, hingga saat ini terdapat 77,3 juta hektare lahan atau 40,3 persen dari total wilayah Indonesia, yang statusnya masih tumpang tindih. Menurut Presiden, dengan menyelesaikan permasalahan tersebut maka dapat terhindar dari sengketa berkepanjangan, dan memberikan kepastian hukum untuk akselerasi pembangunan.

“Saya minta kementerian/lembaga dan pemda bekerja sama berkolaborasi untuk selesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. Ini penting sekali, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Presiden meminta agar kompilasi peta tematik dalam geoportal kebijakan satu peta segera diselesaikan. Kompilasi peta tematik itu akan membentuk Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) yang menggambarkan keberadaan lahan yang terindikasi tumpang tindih di setiap daerah.

“Karena itu saya minta hari ini juga segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk selesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan,” katanya.

Presiden Jokowi juga meminta payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih lahan itu segera diselesaikan. Dia menjelaskan, percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta telah dilaksanakan sejak 2016, dengan sinkronisasi, integrasi, kompilasi dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau.

Saat ini, percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta itu telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik di 34 provinsi. Satu peta tematik yang belum terkompilasi adalah Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan.

“Setelah itu selesai, kita bisa lebih fokus identifikasi dan selesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah,” ujarnya.

“Semuanya satu geoportal. Sehingga masing masing kementerian/lembaga dan pemda bisa memperoleh satu sumber data geospasial. Satu standar, satu referensi satu basis data, dan satu geoportal,” imbuhnya.

Terakhir, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan satu data spasial sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan berbasis spasial.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.