Connect with us

Hukum

Tolak RUU HIP, Pengamat Sebut Jimly Memiliki Pendapat yang Kontradiktif

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo © Tribun News

SERIKATNEWS.COM – Pemerintah resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai pengganti nomenklatur Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Seperti respons terhadap RUU HIP, ragam pro-kontra juga berkembang atas RUU BPIP.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof. Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa BPIP tidak memerlukan payung hukum setingkat Undang-Undang (UU). Menurutnya, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, landasan hukum BPIP saat ini, yakni Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP sudah cukup.

“Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), BPIP cukup diatur dengan Peraturan Presiden, tidak perlu UU,” kata Jimly di Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

Menanggapi pendapat tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan bahwa Prof. Jimly Ashiddiqie memiliki pendapat yang kontradiktif dengan pandangannya sendiri.

“Sebab sebelumnya beliau sepakat dengan RUU tersebut, bahkan mengajukan usulan penambahan wewenang BPIP,” ujar Karyono di Jakarta, Minggu (19/7/2020).

Menurut Karyono, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Badan Legislasi DPR RI pada 11 Februari 2020, Prof. Jimly mengusulkan naiknya status BPIP menjadi Dewan Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila (DN-PIP) yang memiliki kewenangan mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD kepada Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawah UU kepada Mahkamah Agung.

“Dengan kewenangan ini, kedudukan DN-PIP memiliki constitutional importance yang setara dengan lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. DN-PIP lalu menjadi penjaga gawang bagi sinkronisasi peraturan perundang-undangan guna menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam tata hukum kita,” imbuh Karyono.

Dengan demikian, sejak awal Prof. Jimly sepakat dengan RUU penguatan BPIP tersebut, bahkan menambahkan wewenang konstitusional untuk melakukan evaluasi, sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Baca Juga:  Terkait Adanya Demonstrasi BEM SI, Ditlantas Polda Metro Jaya Telah Melakukan Antisipasi

Selain mengusulkan penambahan wewenang BPIP, menurut Karyono, Prof. Jimly juga mengusulkan agar RUU ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Omnibus Law, sehingga UU lain yang memiliki keterkaitan dengan materi kebijakan normatif dalam RUU BPIP bisa dievaluasi dan disinkronisasikan secara terpadu.

Dengan demikian, agak membingungkan jika saat ini Prof. Jimly berubah pendapat terkait urgensi payung hukum terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut. Bagi Karyono, menaikkan legal standing BPIP dari Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 menjadi UU sangat wajar dan sudah dilakukan untuk lembaga pemerintah non-kementerian lain.

“Banyak lembaga pemerintah non-kementerian berpayung UU. Seperti Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika yang berpayung hukum UU No. 31 Tahun 2009, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berpayung hukum UU No. 8 Tahun 2008, atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang berpayung hukum UU No. 5 Tahun 2018. Mengingat betapa pentingnya pembinaan ideologi Pancasila, maka sangat penting BPIP mendapatkan payung hukum selevel UU,” jelas Karyono.

“Dengan berpayung hukum UU, program penguatan Pancasila tidak akan berganti atau bahkan hilang akibat pergantian rezim. Penguatan Pancasila sebagai dasar negara akhirnya tidak tergantung pada siapa yang sedang berkuasa, karena telah memiliki landasan hukum yang permanen, yakni UU,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Hukum1 jam ago

Pemerintah Kecam Pembentukan Pemerintah Sementara Republik Papua Barat

SERIKATNEWS.COM – Tepat pada 1 Desember Organisasi Papua Merdeka (OPM) merayakan hari Ulang Tahunnya.Bersamaan dengan hal itu United Liberation Movement...

Ekonomi1 jam ago

Bertolak ke Papua Barat, Wamendes Ajak Masyarakat Desa Bangkit Bersama

SERIKATNEWS.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi melanjutkan kunjungan kerja keliling Nusantara. Wamendes...

Olahraga11 jam ago

Link Live Streaming Manchester United Vs PSG

SERIKATNEWS.COM – Liga Champions kali ini menyajikan laga antara Manchester United dan Paris Saint-Germain ( PSG). Duel kedua klub digelar...

News14 jam ago

BNPB Gunung Semeru Siapkan Tempat Pengungsian Warga

SERIKATNEWS.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau kepada warga yang pemukimannya tidak jauh dari Gunung Semeru untuk tidak melakukan aktivitas...

News14 jam ago

Deformasi Gunung Merapi Ada 6 Periode

SERIKATNEWS.COM – Sumber tekanan magma di Gunung Merapi Yogyakarta, saat ini berada pada kedalaman 1,3 kilometer di bawah puncak. Hal itu...

Pendidikan15 jam ago

Butuh Protokol Tambahan untuk Sekolah Tatap Muka

SERIKATNEWS.COM – Epidemiolog UGM Bayu Satria Wiratama mengatakan bahwa keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah perlu melibatkan sejumlah...

News19 jam ago

Tak Hadir Saat Dipanggil Penyidik, HRS Muncul di Reuni 212 dan Minta Maaf

SERIKATNEWS.COM – Reuni 212 digelar secara virtual dengan dihadiri oleh puluhan tokoh, baik dari tokoh agama, nasional dan aktivis, Rabu...

Populer

%d blogger menyukai ini: