JAKARTA, Serikatnews.com – Pengurus Wahid Institute, Yenny Wahid mengatakan, ada banyak kelemahan dari draft Perpres soal Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tersebut.

“Salah satunya, ketika tidak ada kejelasan tentang kriteria serta mekanisme partnering antara sekolah dengan lembaga non formal seperti madrasah diniyah misalnya, maka akan terjadi kebingungan, bahkan ada resiko lembaga non formal menjadi subordinasi lembaga formal sekolah,” ujar Yenny.

Yang kedua, lanjut dia, Perpres tersebut nomenklaturnya adalah soal pendidikan karakter, namun ternyata lebih banyak memuat soal hari sekolah yang seharusnya menjadi domain dari sistem manajemen berbasis sekolah. Ia menambahkan, belum lagi kerancuan soal guru sebagai ASN.

“Guru mempunyai kekhususan profesi, seperti dokter misalnya, yang tidak bisa diukur menggunakan jam kerja kantoran biasa. Saya memahami bahwa ada syarat minimal mengajar yang harus dipenuhi agar guru bisa mendapatkan tunjangan profesi. Karena itu kami menghimbau agar kemendiknas mengeluarkan Perpres khusus berkaitan dengan persoalan guru, hal ini dimaksudkan agar tidak ada kerancuan terkait persoalan PPK dan persoalan guru sebagai ASN,” kata Yenny.

Menurutnya, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tumpang tindih kewenangan dengan Kemenag yang juga menjadi salah satu potensi masalah dalam proses implementasi. Dia menerangkan, hal itu harus dijabarkan secara detil dalam Perpres agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara kementerian dan lembaga yang ada.

“Saya berharap agar segera ada perbaikan terhadap draft Perpres yang kini ada, karena kalau diteruskan dengan konsepsi yang sekarang, maka Perpres ini masih berpotensi untuk ditolak oleh masyarakat,” ujar Yenny. (SMH)

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.