Over Kapasitas Lapas Harus Diperhatikan Pemerintah
Laporan Serikat News
Rabu, 10 Mei 2017 - 22:10 WIB
JAKARTA, Serikatnews.com – Masalah di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) yang paling besar yakni over kapasitas di rumah tahanan (Rutan). Pemerintah perlu serius menyelesaikan masalah tersebut.Kasubag Humas Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Ditjen Lapas) Kementerian Hukum, dan HAM, Akbar Hadi Prabowo mengatakan, selama ini Kemenkumham, Ditjen Pemasyarakatan senantiasa disibukan menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat Fenomenal seperti masalah pelarian, kerusuhan, pungli, peredaran narkoba, dan perlakuan diskriminasi. “Sehingga penyelesaiannya hanya bersifat sementara yang sewaktu dapat terulang kembali,” katanya kepada Serikatnews.com pada Rabu (10/5).
Akbar melanjutkan, ada juga persoalan struktural seperti tidak berimbangnya jumlah petugas dengan penghuni, petugas yg belum terlatih, terbatasnya sarana prasarana, dan minimnya anggaran. Sebenarnya, tegas dia, pemerintah perlu lebih serius menyelesaikan persoalan yang bersifat fundamental yaitu adanya regulasi atau peraturan yang berdampak terjadinya Over Crowded di Lapas dan Rutan.
“Bayangkan saja update status di media sosial saja ancamannya pidana penjara. Over crowded inilah yang sebenarnya menjadi akar dari semua persoalan di Lapas dan Rutan kita,” ujar Akbar. (Arif K Fadholy)
SERIKATNEWS.COM – Insiden penembakan oleh petugas kepolisian Polres Sumenep terhadap (alm) Herman karena diduga begal, kini terus memancing reaksi dari berbagai
SERIKATNEWS.COM – Setelah sehari sebelumnya aktivis GMNI geruduk Polres Sumenep, hari ini giliran Pemuda Penegak HAM (PP-HAM) mengepung Polres Sumenep,
SERIKATNEWS.COM – Penembakan terhadap Herman, pria diduga begal dalam video yang beredar di platform aplikasi WhatsApp berdurasi 26 detik terus mendapat
SERIKATNEWS.COM- Pinjaman Online (pinjol) ilegal semakin marak di Indonesia. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menegaskan
SERIKATNEWS.COM – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum, tetapi menjaga azas praduga tidak bersalah. LPEI konsisten
SERIKATNEWS.COM – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) periksa dugaan keterlibatan elit politisi Golkar pada skandal
SERIKATNEWS.COM – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Pasalnya, para pekerja/buruh
SERIKATNEWS.COM – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin siang, 20 Desember