Connect with us

Hukum

Gubernur dan PLH Sekda Jatim Dilaporkan ke Ombudsman

Published

on

HMPB laporkan Gubernur dan PLH Sekda Jatim ke Ombudsman (Foto: Istimewa)

SERIKATNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) laporkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Pawaransa dan PLH Sekda Jawa Timur ke Ombudsman Jatim. Pelaporan dilakukan terkait penyalahgunaan wewenang.

Menurut Ketua HMPB, Abdul Hakim, penyalahgunaan wewenang tersebut berupa malaadministrasi terkait penunjukan Heru Tjahjono sebagai PLH Sekda Jatim dan Ketua Tim APBD Provinsi Jawa Timur anggaran 2021.

“Diduga telah melanggar sejumlah ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik secara administrasi (Maladmnistrasi) dan berpotensi melanggar secara hukum Pidana karena dimungkinkan ada kerugian keuangan negara karena berkaitan dengan APBD,” kata Hakim dalam dalam keterangannya, Jumat 22 Oktober 2021.

Dijelaskan Hakim, ada sejumlah aturan yang dilabrak dalam penunjukan Heru Tjahjono sebagai PLH Sekda Jatim. Mulai dari Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pejabat Sekretaris Daerah, BKN NOMOR 1/SE/2021 tentang Pelaksanaan Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, hingga UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurutnya, Heru Tjahjono sebagai PLH Sekda Jatim telah melewati tenggang waktu sehingga surat Gubernur tertanggal 5 Maret 2021, Nomor: 821.1/1524/204.4/2021 seharusnya batal demi hukum.

“Heru Tjahjono sudah purna tugas pada tanggal 6 Maret 2021, dengan usia 60, sehingga tidak seharusnya diangkat sebagai PLH/PLT Sekda,” tambahnya.

Selain itu, dikatakan juga bahwa ditemukan dokumen yang ditandatangani oleh Heru Tjahjono seolah-olah menjabat sebagai Sekda Definitif. “Padahal ia adalah PLH Sekda. Hal ini tentu merupakan suatu pembohongan publik dan manipulasi dokumen yang mengandung unsur pidana,” katanya.

Karena itu, HMPB menilai dengan ditunjuknya Heru Tjahhono yang tidak memenuhi persyaratan PLT dan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur.

“Bahwa dengan lebihnya tenggang waktu PLH dan tidak memenuhi syarat sebagai PLH Sekda sekaligus PLH yang mengambil kebijakan strategis telah terjadi penyalahgunaan wewenang,” tukasnya. (*)

Advertisement
Advertisement

Terkini

Aplikasi PLN Mobile Aplikasi PLN Mobile
News6 jam ago

Cepat dan Mudah, Bayar Tagihan dan Beli Token Listrik Lewat PLN Mobile

SERIKATNEWS.COM – PT PLN (Persero) memberikan kemudahan dalam membayar tagihan dan membeli token listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Selain kemudahan, PLN...

News7 jam ago

Fitur ListriQu di PLN Mobile, Layanan Resmi PLN untuk Perbaikan Instalasi Listrik Rumah Pelanggan

SERIKATNEWS.COM – PT PLN (Persero) terus melakukan inovasi pelayanan kepada pelanggan, salah satunya melalui pembaruan fitur pada PLN Mobile untuk...

News7 jam ago

Konsumsi Listrik Oktober Pecah Rekor, PLN Terus Dorong Electrifying Lifestyle

SERIKATNEWS.COM – PT PLN (Persero) memperkirakan konsumsi listrik terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi seusai pandemi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan...

News7 jam ago

Nurhuda: Negara Berhutang pada Guru Madrasah

SERIKATNEWS.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI, MF Nurhuda Y mengatakan negara berhutang pada guru madrasah atas pengabdian mereka dalam membentuk...

News10 jam ago

Kemendag: Ekspor Cangkang Sawit ke Jepang Cetak Transaksi USD 12 Juta

SERIKATNEWS.COM – Upaya meningkatkan ekspor nasional hingga menjelang tutup tahun 2021 terus dilakukan Kementerian Perdagangan. Kali ini ekspor cangkang sawit...

News12 jam ago

Banjir Rendam 6 Kabupaten di Kalimantan Selatan

SERIKATNEWS.COM – Sebanyak enam kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam beberapa hari terakhir ini dilanda banjir. Banjir terjadi karena curah...

Lifestyle12 jam ago

Penyebab Badan Pegal Saat Bangun Tidur

SERIKATNEWS.COM – Tak sedikit orang merasa badannya pegal-pegal saat bangun tidur. Tempat tidur seperti kasur atau matras, bisa menjadi salah...

Populer

%d blogger menyukai ini: