Connect with us

Hukum

Hukum Menjadi Panglima dalam Penyelesaian Konflik Papua

Published

on

Tokoh masyarakat Papua, Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw (Foto: Serikat News)

SERIKATNEWS.COM – Tokoh masyarakat Papua, Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw, mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga pendekatan hukum harus dipakai terhadap pelaku kriminal di Papua.

“Kelompok mereka sudah punya senjata tajam lalu lakukan kekerasan pada masyarakat. Minta makanan, minta dana. Mereka lakukan itu kepada warga Papua bahkan membakar rumah warga. Maka kita harus tegakkan aturan hukum,” ujarnya.

Hal ini disampaikan saat webinar yang diselenggarakan Indonesian Public Institute (IPI) dengan tema “Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik” pada Kamis, 06 Mei 2021.

Webinar itu menghadirkan pembicara Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw (Tokoh Masyarakat Papua); Dr AS Hikam MA (Pengamat Politik President University); Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan HAM – Kantor Staf Presiden); Billy Mambrasar (Staf Khusus Presiden/Pengusaha Muda Papua); dan Puspita Ayu Putri Dima sebagai Host.

Dalam kesempatan ini, Paulus menegaskan konflik Papua harus dilihat dengan pendekatan hukum karena siapa pun wajib taat pada aturan negara. Hukum harus menjadi panglima dalam penyelesaian masalah ini. Kalau hukum berjalan baik akan baik pula negara.

“Jadi yang dilabeli teroris adalah orang-orang yang melakukan kekerasan itu. Bukan masyarakat Papua,” tegas Paulus.

Oleh Sebab itu, ia mengingatkan jika nanti sudah diputuskan di pengadilan terhadap pelaku teroris di Papua, maka kelompok itu akan mendapat konsekuensi besar. Bukan hanya pelaku di lapangan, tapi juga otak di belakang layar.

“Hati-hati. Itu ada unsur-unsurnya. Soal yang membantu. Akan terciduk semua. Baik di dalam maupun luar negeri,” katanya.

Saat ini pemerintah telah menetapkan status teroris bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan label terorisme itu berarti memenuhi unsur-unsur untuk ditindak sesuai UU Terorisme.

Baca Juga:  Rumah Gerakan 98: Kita Tidak Boleh Takut Sama Teror

“Konsekuensinya adalah pemerintah wajib untuk mengerahkan seluruh sumber dayanya dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang terukur,” ujar Bobby.

Bobby mengatakan, penanganan KKB dengan UU Terorisme ini membuat  banyak yang takut, karena aktor intelektual yang mendukung dengan uang dan sumber daya lain bisa ditangkap dan diadili juga.

Pelabelan teroris terhadap KKB, lanjut Bobby, perlu disosialisasikan secara masif. Dan melabelkan teroris terhadap KKB Papua juga tak akan ada masalah dengan dunia internasional.

“Jadi mereka (teroris KKB) mau ke Jenewa tak bisa. Mereka ini bukan separatis. Ini trans nasional crime seperti ISIS. Mereka bukan separatism,” tegasnya.

Adapun Deputi V Kantor staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani meminta agar semua pihak tidak melakukan generalisasi ketika bicara konflik Papua.

“Kita jangan gebyah uyah kalau bicara Papua. Kalau bicara daerah konflik tidak semua daerah Papua bergejolak. Tidak. Hanya beberapa daerah saja yang konflik, dan itu daerah yang IPM-nya masih rendah,” kata Jaleswari.

Ia meminta agar semua pihak dapat melihat Papua dalam kacamata luas, karena di Papua banyak sekali suku, adat, dan kelompok masyarakat. Sehingga tak bisa satu atau dua kelompok bicara dan mengklaim mewakili Papua.

Selain itu, Jaleswari menegaskan dalam melihat Papua harus berdasarkan data. Dengan begitu, akan terlihat secara utuh dan nyata tentang adanya kemajuan ataupun kekuatangan dalam pangunan Papua.

“Kita terlalu riuh dengan opini, maka kita harus sepakat bicara berdasarkan data yang kredible,” jelasnya.

Terkait penanganan kekerasan di Papua, Jaleswari menilai masalah ini tak bisa hanya diserahkan ke pasukan TNI dan Polri saja. Tapi juga perlu peranan para tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat Papua.

“TNI Polri menjaga keamanan di daerah yang rawan. Tapi masyarakat adat, tokoh agama, pihak gereja juga penting memberikan arahannya bagaimana menjaga kondisi di daerahnya. Pendekatan adat menjadi pendekatan utama sebelum pendekatan keamanan. Ini yang terus didorong,” kata Jaleswari.

Baca Juga:  ICW Berharap Presiden Jokowi Tak Terbitkan Surpres RUU KPK

Sementara itu, AS Hikam mengatakan, pendekatan dialog tetap harus dikedepankan dalam mengatasi konflik Papua. Namun bagi Hikam, pihak yang perlu diajak dialog dalam konflik Papua adalah Masyarakat Sipil Papua. Dalam hal ini kelompok masyarakat adat, pemuka agama, serta organisasi-organisasi masyarakat lokal.

“Artinya dialog itu bukan hanya pemerintah saja. Tapi semua masyarakat Papua bicara. Sebab selama ini dialog kesannya mengangkat kelompok separatisme yang menjadi equal dengan negara. Itu saya tak setuju. Yang dialog adalah masyarakat adat, pemuka agama, dan pemerintah atau yang sudah final soal NKRI,” tukas Hikam. (*)


Tonton Video Hukum Menjadi Panglima dalam Penyelesaian Konflik Papua

Advertisement
Advertisement

Terkini

News25 menit ago

Program Kartu Prakerja Sudah Jalani Audit Inspektorat Kementerian, BPK, BPKP, hingga Taati Saran KPK

SERIKATNEWS.COM – Pelaksanaan Program Kartu Prakerja telah menjalani audit, reviu dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenko Perekonomian, Inspektorat Jenderal Kementerian...

Ekonomi35 menit ago

Program Kartu Prakerja Atasi Tiga Masalah Utama Ketenagakerjaan Indonesia

SERIKATNEWS.COM – Kondisi ketenagakerjaan Indonesia sebelum masa pandemi Covid-19 ditandai dengan tiga hal yang sangat menonjol. Yakni, rendahnya produktivitas kerja,...

News54 menit ago

Kesiapan UGM Sambut Peserta CBT UM

SERIKATNEWS.COM – Sebanyak 36.470 peserta mengikuti Computer Based Test Ujian Masuk Univeritas Gadjah Mada (CBT-UM UGM) 2021 hari pertama yang...

News21 jam ago

Brigjen Pol Sukawinaya Jabat Sestama BNN, JARRAK: Sosok Penuh Prestasi

SERIKATNEWS- Sebanyak 12 pejabat Badan NarkotikaNasional (BNN) RI yang terdiri dari pimpinan tinggipratama, administrator, dan penyidik madya dilantiksekaligus melakukan sumpah...

News22 jam ago

PLN Apresiasi Ditjen Minerba dan 48 Pemasok Batu Bara Jaga Keandalan Listrik 

SERIKATNEWS.COM- PLN mengapresiasi dukungan pemerintah dan 48 mitra pemasok batu bara dalam penyediaan bahan bakar pembangkit demi menjaga keandalan pasokan...

News1 hari ago

Sanggar Belajar: Tingkatkan Semangat Literasi Desa melalui Edukasi Alternatif

SERIKATNEWS.COM- Pemuda Jatiurip menyelenggarakan edukasi Alternatif dunia literasi. Program Dunia literasi yang dijalankan ini sesuai dengan program Karang Taruna Desa...

Olahraga1 hari ago

Dukung Ajang PON XX di Papua, PLN Siapkan Perkuatan Keandalan Listrik 

SERIKATNEWS.COM- PLN siap menyukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang akan digelar Oktober mendatang. Progres pekerjaan kelistrikan untuk...

Populer

%d blogger menyukai ini: