SERIKATNEWS.COM – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan terang-terangan menolak soal revisi UU KPK yang sedang bergulir di DPR. Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan revisi itu akan melemahkan KPK dalam meringkus para oknum koruptor.
“Setelah membaca draf revisi, saya semakin yakin bahwa bisa melumpuhkan KPK. Berbahaya bagi kelangsungan demokrasi yang membutuhkan pemerintahan yang bersih,” ujar Tsamara melalui ketarangan tertulisnya yang diterima Serikatnews.com, Senin (9/9/2019).
Sebelumnya, pihak KPK sudah banyak meringkus para oknum-oknum yang rakus terhadap uang masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam kinerja itu seharusnya dapat diapresiasi dari pihak pemerintah agar tidak ada perubahan dalam KPK.
Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, kata dia, dapat menjadi awal mula meruntuhkan kekuatan KPK dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya.
Sikap PSI ini tak lama muncul setelah perdebatan di media sosial tentang posisi partai pimpinan Grace Natalie itu terkait usulan revisi UU KPK. Netizen dari banyak kalangan bertanya langsung ke sejumlah petinggi PSI lewat Twitter.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni salah satunya, selaku petinggi berpredikat partai anak muda, Raja Juli ditanya kenapa partainya tak mengkritik revisi UU KPK. Alih-alih tak menjawab, dia sanksi apakah netizan yang bertanya memilih PSI saat Pemilu 2019.
“Ditanya pilih PSI atau gak jawabnya kok mbulet mas? Apa susah dijawab mas? Hehe,” tanya Raja Juli lewat Twitternya, @AntoniRaja, kepada para netizen.
Komedian Ernest Prakasa yang ikut dalam perbincangan di Twitter, menyaut. Dia mewakilkan para netizen yang bertanya tentang sikap PSI terhadap revisi UU KPK, tetapi ditanya Raja Juli apakah memilih PSI di Pemilu 2019.
“Bung Antoni, pertanyaan Bung Billy sejak awal cukup clear. Kalo keberatan, saya wakili deh. Saya pilih PSI, dan saya mau menanyakan hal yang sama. Tolong dijawab,” tanya Ernest, dalam akun Twitternya, @ernestprakasa.
Begitupun dengan netizen bernama Dondi, “Saya, istri, anak pilih PSI. Jadi boleh ya tanya yg sama. Jadi gimana sikap @psi_id ttg RUU KPK yang baru?” tulis akun Twitter, @dondihananto.
Seperti yang diketahui dalam Twitternya, sejauh ini masih belum ada kepastian yang jelas. Sebab, penelusuran tagar sejak perdebatan ini muncul di Twitter pada Minggu 8 September 2019, hingga saat ini Raja Juli belum menjawab pertanyaan para netizen.
Konvo perdebatan di Twitter juga diikuti Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang bertanya kepada akun resmi PSI. Yunarto menyertakan unggahan link berita tentang PSI setuju ada SP3 dan dewan pengawas dalam draf revisi UU KPK, sementara sebelumnya menolak keras wacana pin emas untuk wakil rakyat.
“Nolak pin emas tapi setuju ini @psi_id?” tanya Yunarto dalam akun Twitternya, @yunartowijaya.
SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.