JAKARTA – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut regulasi tersebut menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.
Dalam laporan hasil pembahasan, Habiburokhman menjelaskan pembentukan regulasi tersebut dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan. Karena itu, RUU Perampasan Aset diarahkan agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.
Habiburokhman menyebut pembahasan RUU telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Komisi III DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan berlangsung terbuka, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja, hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Masyarakat dan media dapat mengikuti pembahasan melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta laman resmi DPR.
Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasilnya, rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal, sementara judulnya diperjelas dengan penambahan frasa terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pilar pertama mencakup asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.
Pilar kedua adalah prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme tersebut disertai pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Pilar ketiga menyangkut tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Pilar keempat adalah restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.
Mekanisme dan Ruang Lingkupnya
RUU tersebut juga memperluas ruang lingkup perampasan aset untuk menjangkau sejumlah tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi maupun berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana mencakup tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Habiburokhman menyebut rangkaian tersebut dirancang untuk memastikan pemulihan aset tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.
Habiburokhman menekankan bahwa mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset dengan jejak audit permanen.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ia berharap regulasi ini memungkinkan aset hasil tindak pidana dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.
Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, pimpinan dan anggota DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang berkontribusi dalam pembahasan RUU tersebut. Ia secara khusus mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal.
Dengan persetujuan dalam Rapat Paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset memasuki tahap pengesahan menjadi undang-undang. Regulasi ini diharapkan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.