Connect with us

Hukum

Ada Unsur Gratifikasi pada Pajak Gratis Sumenep

Published

on

Sumber Foto Tika

Sumenep, SERIKATNEWS.COM – Kebijakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) gratis yang diterapkan sejumlah kepala daerah mengundang reaksi publik. Pasalnya, sesuai Undang Undang, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

Menurut Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), Djoko Edhi Abdurrahman bahwa tindakan kepada daerah yang dengan sengaja menggratiskan kewajiban pajak merupakan tindakan korupsi.

“Itu (PBB Gratis) jelas tindakan korupsi. Dalam kebijakan itu telah terjadi abuse of power yang berbentuk tindakan korupsi. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga punya kewenangan memproses kasus ini,” kata Djoko Edhi dalam pesan singkat yang diterima redaksi pada Sabtu, (09/09/2017).

Djoko Edhi menyebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Negara cara penanganan praktik abuse of power baik secara delik administrasi maupun delik pidana korupsi.
Dari delik pidana korupsi, pajak gratis tegas Pendiri Lembaga Bantuan Desa (LBH) Desa itu telah menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Penggatis (kepala daerah) juga salah karena ada unsur gratifikasi yang diancam dengan Undang-Undang KPK dan Tipikor,” imbuh mantan Anggota Komisi III DPR tersebut.

Ketika disinggung berarti kepala daerah sengaja melakukan gratifikasi kepada masyarakat, karena sudah menggugurkan kewajiban pajak yang mengikat setiap individu, Djoko Edhi menjawab singkat, “ya.”
Sebelumnya, Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama juga bermaksud melaporkan Bupati Sumenep A. Busyro Karim ke KPK karena telah menggratiskan PBB sejak tahun 2010-2015.

Terkait pelaporan tersebut, Asip mengaku sudah mengantongi sejumlah alat bukti penyimpangan PBB gratis Sumenep sejak tahun 2010-2015.

Baca Juga:  M Romahurmuziy Diduga Terima Rp300 Juta Terkait Jual Beli Jabatan

“Bukti ini untuk selanjutnya akan dilampirkan dalam laporan FPM ke KPK guna dilakukan telaah dan kajian tentang pelanggaran hukum yang dilakukan Busyro Karim,” kata pemuda kelahiran Sumenep tersebut. (SMH)

 

Advertisement

Terkini

News2 jam ago

Edy Mulyadi Dilaporkan Aliansi Pemuda Kalimantan ke Bareskrim Polri

  SERIKATNEWS.COM – Aliansi Pemuda Kalimantan melaporkan Edy Mulyadi terkait pernyataan Edy yang dilontarkannya melalui video yang menyinggung Kalimantan ke...

News9 jam ago

55 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Singapura Perkuat Kerja Sama Bilateral

SERIKATNEWS.COM- Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, menggelar pertemuan bilateral di Ruang Dahlia, The Sanchaya...

News10 jam ago

Dua RT di DKI Masuk Zona Merah Covid-19

SERIKATNEWS.COM – Sebanyak dua Rukun Tetangga (RT) di Jakarta masuk zona merah Covid-19 karena ada lebih dari 10 kasus aktif....

News11 jam ago

Antisipasi Omicron Masuk Desa, Gus Halim: Jangan Kendor Terapkan Protokol Kesehatan

SERIKATNEWS.COM- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak seluruh elemen desa untuk intensifkan Pemberlakuan...

News11 jam ago

Penyusunan UU Cipta Kerja Libatkan Partisipasi Publik

SERIKATNEWS.COM – Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara khusus klaster ketenagakerjaan dilakukan secara terbuka. Bahkan, telah...

News1 hari ago

Sekolah Polisi Negara Berperan Besar dalam Penanaman Nilai-nilai Pancasila

SERIKATNEWS.COM – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D mengapresiasi Kapolda Papua Barat dan Kepala SPN serta...

News1 hari ago

Munas KMNU Ke-8: Revitalisasi Peran Mahasantri untuk Bersinergi Menuju Era Society 5.0

SERIKATNEWS.COM – Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama (KMNU) telah menyelesaikan Musyawarah Nasional ke-8 di pondok pesantren Diponegoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta....

Populer

%d blogger menyukai ini: