SERIKATNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep menyelenggarakan Focus Grup Discussion berkaitan dengan Reaktivasi Rel Kereta Api Madura. FGD ini bertempat di Classic Coffee Lingkar barat, Minggu (28/5/2023) yang lalu.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Quo Vadis Reaktivasi Rel Kereta Api di Madura, Apa Kabar Infrastruktur Sumenep” bertujuan bahwa isu yang dibawa dan digaungkan oleh Bupati Sumenep Ahmad Fauzi tidak rasional. Selain itu, tidak mewakili terhadap kebutuhan masyarakat Madura di tengah-tengah carut marutnya infrastruktur Sumenep sebagai wilayah otonominya.

“Ya, acara FGD kami laksanakan agar kader – kader HMI Cabang Sumenep bisa mendapatkan pemahaman secara komprehensif mengenai usulan Bupati Sumenep tentang Reaktivasi rel kereta api yang sebenarnya tidak mewakili kebutuhan masyarakat Sumenep,” ucap M. Luthfi, selaku ketua pelaksana sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Sumenep.

Tidak hanya itu saja gulir tanggapan juga disampaikan Baharudin selaku Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (Kabid PPD). Dia mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat kecil di Kabupaten Sumenep belum teratasi, jadi tidak sepantasnya Bupati Ahmad Fauzi menyampaikan persoalan reaktivasi rel kereta api di depan Kabinet Indonesia Maju Sri Mulyani dan Mahfud MD. Apalagi sampai bertemu secara khusus terhadap Menteri Perhubungan dan menyodorkan persoalan reaktivasi tersebut.

“Masih banyak persoalan di Kabupaten Sumenep yang menjadi tugas utama Bupati untuk diselesaikan, seperti mata rantai kemiskinan, inflasi, stunting, lebih-lebih karena kalau berbicara rel kereta api masuk sektor infrastruktur, maka infrastruktur jalan Sumenep paling pantas disampaikan yang selalu mengalami kekurangan anggaran dan selama Bupati Fauzi memimpin, infrastruktur Sumenep malah semakin tidak karuan, khususnya kepulauan,” ucap Baharudin.

Lebih lanjut, mahasiswa asal kepulauan ini menegaskan, bahwa ia akan selalu merespons setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kebutuhan rakyat kecil di Sumenep, khususnya kepulauan yang seakan-akan dibiarkan.

“Kami Himpunan Mahasiswa Islam Bidang PPD berkomitmen dengan bidang Hukum HAM tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan Bupati Fauzi yang tidak berlandaskan kepentingan rakyat kecil,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu pula, M. Shohir selaku Ketua Umum HMI Cabang Sumenep juga menyampaikan, FGD merupakan langkah awal yang diambil oleh HMI Cabang Sumenep dalam mengawal kebijakan pemerintah.

“HMI sebagai organisasi yang mengedepankan metode akademis dalam menyikapi segala persoalan, maka FGD merupakan langkah paling tepat dan langkah awal kami dalam mengawal segala kebijakan pemerintah Sumenep,” pungkas M. Shohir.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur