SERIKATNEWS.COM – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan korupsi di balik program Kartu Prakerja.

Adnan mengatakan bahwa hasil kajian KPK yang menunjukkan sejumlah permasalahan dalam Kartu Prakerja dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi tersebut.

“Saya kira KPK enggak punya pilihan lain untuk masuk ke level penindakan karena bau amisnya sudah sangat jelas dan tidak ada pilihan bagi KPK juga untuk menyetop untuk tidak melakukan upaya hukum,” kata Adnan dalam sebuah diskusi publik pada hari Kamis (25/6/2020).

Adnan juga mengatakan bahwa sudah ada indikasi pelanggaran hukum dan kerugian dalam program tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong KPK untuk meminta auditor mengaudit anggaran Kartu Prakerja sehingga mengetahui nilai kerugian negara dari penyalahgunaan program itu.

“Audit itu juga termasuk apakah peserta Kartu Prakerja itu fiktif atau tidak, karena kita khawatir ini juga ada situasi di mana kemudian keadaan ini terjadi,” katanya.

Menurut Adnan, ketegasan KPK dalam menindak program Kartu Prakerja ini diperlukan agar tidak muncul program-program serupa yang dinilai memboroskan anggaran, khususnya di tengah krisis akibat pandemi COVID-19.

“Kalau program Kartu Prakerja lolos, bisa jadi mangsa-mangsa baru akan bermunculan dan ini akan memakan sebagian besar anggaran yang sebenarnya dialokasikan mengatasi dampak dari pandemi,” kata Adnan.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.