Connect with us

Hukum

PP PMKRI Ajukan Judicial Review Tentang Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi RI

Published

on

© Istimewa

SERIKATNEWS.COM – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2020-2022 resmi mendaftarkan gugatan Judicial Review UU Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (22/9/2020).

Pasal yang  digugat yakni Pasal 169A ayat (1a), Pasal 169A ayat (1b), dan Pasal 35 UU No. 3 tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. PP PMKRI beranggapan bahwa pasal tersebut mencederai amanat konstitusi terutama tentang penguasaan negara atas sumber daya alam dan hilangnya spirit otonomi daerah.

“Selain bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 di mana bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” Ketua Presidium PP PMKRI Benidiktus Papa, Selasa (22/9/2020).

Menurutnya, pasal ini juga bertentangan dengan prinsip pengelolaan dan Manajemen Batubara di Indonesia. Ketika Kontrak Karya atau PKP2B akan segera berakhir, negara tidak boleh begitu saja memberikan perpanjangan karena negara harus mengutamakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang Minerba yang lama, UU No. 4 tahun 2009.

“Disahkannya Undang-undang ini akan semakin memperpanjang dominasi penguasaan asing atau swasta atas sumber daya alam Indonesia. Di mana sejauh ini swasta belum memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat Indonesia, bahkan telah mengakibatkan kerugian terhadap negara. Selain itu, kita ingin memastikan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 untuk memberikan kesejahteraan rakyat bukan hanya kepentingan segelintir orang apalagi korporasi,” ujar Benidiktus Papa.

Karlianus Poasa selaku Ketua Tim perumus gugatan Judicial Review UU No 3 tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengatakan, dengan adanya undang-undang ini akan menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh pemerintah.

Baca Juga:  AMPI Sayangkan Herman Hery yang Bersikeras Gelar RDP di Masa Reses

Sedangkan menurut Ketua Lembaga Energi dan Sumber Daya Alam PP PMKRI, Oktavianus Alfianus Aha, mengatakan bahwa Judicial Review ini merupakan momentum untuk mengembalikan mandat rakyat yang selama ini disalahgunakan oleh pemerintah agar pengelolaan sumber daya alam dapat secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Besar harapan PP PMKRI dengan diterimanya gugatan ini, ke depannya proses persidangan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Hukum9 jam ago

Satlantas Jakarta Barat Bagikan Sembako pada Pengemudi yang Taat Lalu Lintas

SERIKATNEWS.COM – Operasi Zebra yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Barat kali ini berbeda dan unik daripada tahun...

Peristiwa9 jam ago

Warga Temukan Jasad Seorang Pria Tanpa Identitas Tergeletak Di Pinggir Jalan

SERIKATNEWS.COM – Penemuan jasad seorang pria tanpa identitas diduga berprofesi sebagai tukang ojek. Pria tersebut ditemukan dalam keadaan sudah tewas...

Pariwisata10 jam ago

Nongkrong Asyik di Jogja Airport Resto

SERIKATNEWS.COM – Jogja Airport Resto menjadi restoran pertama di Indonesia dengan konsep mini bandara. Pengunjung bisa menikmati ragam kuliner dengan...

Ekonomi16 jam ago

Manfaatkan Limbah Perca, Produk Beny Tembus Pasar Jerman

SERIKATNEWS.COM – Apa yang terbesit dalam benak kita saat mendapati potongan-potongan kain yang sudah tidak berguna? Biasanya akan dibuang, menjadi...

Pendidikan17 jam ago

PUSPPA, Studi Pesantren sebagai Penjaga Moral Bangsa dan Dunia

SERIKATNEWS.COM – Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan (PUSPPA) diharapkan bisa memberi manfaat luas bagi dunia. Pusat studi ini dapat terus...

Politik21 jam ago

Projo: Relawan Jokowi Punya Kompetensi Isi Komisaris dan Direksi BUMN

SERIKATNEWS.COM – Ormas Projo menanggapi perdebatan penunjukan jabatan komisaris BUMN untuk pendukung Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengingatkan...

Peristiwa1 hari ago

Akibat Ditinggal Istri, Seorang Pria Depresi hingga Rusak ATM dengan Palu dan Obeng

SERIKATNEWS.COM – Seorang pria berinisial NH, sering bertingkah aneh sejak ditinggal pergi oleh istrinya. Pria tersebut merupakan warga Desa Tembokrejo,...

Populer