Connect with us

Hukum

Prinsip dan Upaya Harmonisasi Perda

Published

on

Foto: Serikat News

SERIKATNEWS.COM – Salah satu pilar kehidupan negara adalah hukum. Hukum menjadi pilar dengan kedudukan dan peranan  yang sangat kuat dan besar dalam kehidupan nasional, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam proses pembuatan Perda di masing-masing provinsi dan/atau kabupaten/kota, MUI berkomitmen untuk ikut memberikan sumbangsih pemikiran yang konstruktif dalam pembentukan RaPerda dengan mengacu kepada ajaran agama, Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945.

Wasekjen Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Rofiqul Umam mengatakan bahwa peraturan daerah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, diharapkan MUI Provinsi dapat ikut dalam menyusun dan membentuk Perda.

“Hal tersebut harus dilakukan untuk membangun persamaan persepsi antara para ulama, tokoh masyarakat, para cendekiawan muslim dan tokoh ormas Islam mengenai keterlibatan MUI dalam pembuatan RaPerda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia,” kata Rofiqul Umam dalam program “Pelatihan Pembuatan dan Perancangan Perda Majelis Ulama Indonesia Tahun 2020”.

Program yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum dan Perundang-undangan DP MUI (MUI) Pusat pada hari Jumat (13/11/2020) melalui Zoom Meeting ini menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Nuryanti Astuti, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat Prof Dr. Zainal Arifin Hoesein, dan Pakar Hukum Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.

Dalam pemaparannya, Nuryanti Astuti menyampaikan bahwa peranan dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM dalam pembentukan Perda adalah harmonisasi daripada Perda itu sendiri. Dia mengatakan, Perda pada prinsipnya tidak boleh copy paste dari peraturan menteri.

“Peraturan daerah merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Peraturan daerah dapat diuji (judical review) baik secara materiel maupun formiil. Perda juga harus taat asas, maka sangat penting harmonisasi itu dilakukan,” tegasnya.

Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum (Foto: Serikat News)

Menurut Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum, materi muatan Perda telah tercantum dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seluruh materi yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, dan  penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Baca Juga:  Astaga.. , Orang Dekat Bupati Torut DPO Papua

Perda dan Perkada pada prinsipnya dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, dan terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.

“Selain itu juga terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender,” imbuh Prof. Ni’matul Huda.

Karena sering terjadi benturan kepentingan antara pusat dan daerah, maka diperlukan upaya harmonisasi produk hukum pusat dan daerah. Setidaknya ada lima upaya dalam harmonisasi produk hukum; pertama, pengaturan substansi hukum di daerah harus dapat memperkuat sendi-sendi negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum, sendi kerakyatan (demokrasi), dan sendi kesejahteraan sosial, dan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kedua, kondisi-kondisi kekhususan atau keistimewaan daerah, keberadaan dan penerapan hukum agama dan hukum adat, serta kearifan lokal yang akan lebih memperkaya sistem hukum nasional, harus mendapat tempat yang wajar dalam pengembangan hukum di daerah.

Ketiga, dari segi isinya, sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi  dalam ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibanding dengan peraturan dengan ruang lingkup wilayah pemberlakuan yang lebih luas.

Keempat, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan hukum, termasuk badan legislatif daerah, mutlak dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya sepanjang yang menyangkut pengaturan bidang pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen pada umumnya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme. Untuk bidang legislasi koordinasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk ditingkatkan.

“Terakhir, pemberdayaan legislasi daerah tidak akan efektif jika tidak disertai dengan upaya pengembangan budaya hukum atau peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” pungkas Prof. Ni’matul Huda.

Baca Juga:  Dosen UI Tolak Revisi UU KPK
Advertisement
Advertisement

Terkini

Peristiwa8 menit ago

Sebuah Gereja Berupa Pos Pelayanan Serta Enam Rumah Jemaat Dibakar

SERIKATNEWS.COM – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Sulteng, Pdt Frits A. Kandori mengucapkan...

Budaya1 jam ago

PKN 2020: Perhelatan Kebudayaan Ramah Semesta Kebanggaan Indonesia

SERIKATNEWS.COM – Setelah dibuka pada 31 Oktober 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo secara daring, Pekan Kebudayaan Nasional 2020 yang...

Hukum3 jam ago

Wali Kota Cimahi dan Komisaris RSU Kasih Bunda Diduga Terlibat Kasus Suap

SERIKATNEWS.COM – Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna (AJM) beserta Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) diduga terlibat dalam...

Pariwisata1 hari ago

Jadi Tuan Rumah Global Tourism Forum 2021, Peluang Indonesia Bangkitkan Pariwisata dan Investasi

SERIKATNEWS.COM – Indonesia telah dipilih sebagai tuan rumah untuk Annual Meeting Indonesia Global Tourism Forum 2021. Dipilihnya Indonesia karena merupakan...

Hukum1 hari ago

Edhy Prabowo Kirim Surat Pengunduran Diri kepada Presiden

SERIKATNEWS.COM – Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia Edhy...

Pendidikan1 hari ago

Ungguli UI dan ITB, UGM Peringkat 57 Perguruan Tinggi Se-Asia

SERIKATNEWS.COM – Universitas Gadjah Mada (UGM) menduduki peringkat ke-57 dalam daftar QS Asia University Ranking 2021, pemeringkatan perguruan tinggi terbaik...

Hukum1 hari ago

Gatot Nurmantyo Angkat Bicara Terkait Pencopotan Baliho Habib Rizieq oleh TNI

SERIKATNEWS.COM – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo angkat bicara terkait pencopotan baliho yang bergambar Habib Rizieq Shihab yang...

Populer

%d blogger menyukai ini: