SERIKATNEWS.COM – Hari ini, Senin (29/4/2019), kembali digelar sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan dana bantuan atau hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Agenda sidang rencananya menghadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
Kepastian itu disampaikan kuasa hukum terdakwa Ending Fuad Hamidy, Arief Sulaiman. Dijadwalkan, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bersaksi untuk dua terdakwa Ending Fuad Hamidy dan Johny E Awuy.
“Iya Menpora (akan jadi saksi),” kata Arief Sulaiman, Senin (29/4/2019).
Nama Imam Nahrawi pernah terseret dalam perkara ini di persidangan sebelumnya. Pada persidangan sebelumnya, Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Suradi mengaku diminta membuat daftar oleh Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy berisi uang bagi para pejabat di Kemenpora dan KONI.
Dalam daftar tersebut, salah satu nama yang didiktekan kepadanya, ada inisial M dengan jumlah uang Rp1,5 miliar. Suradi menyatakan inisial ‘M’ itu adalah menteri yang disinyalir adalah Menpora, Imam Nahrawi.
Selain Imam Nahrawi, tim Jaksa juga menghadirkan tiga saksi lainnya, yaitu Deputi Bidang Peningkatan Olahraga Kemenpora Mulyana (MUL), Kepala Bidang Sentra Olahraga Pendidikan Kemenpora Adi Purnomo (AP), dan Staf Kemenpora Eko Triyanto.
“Adi, Eko, dan Mulyana (juga jadi saksi),” ucap Arief Sulaiman.
Dalam perkara ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umumnya, Johny E Awuy didakwa telah menyuap pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Pejabat Kemenpora yang diduga menerima suap dari dua petinggi KONI itu, yaitu Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Adhi Purnomo serta seorang staf Kemenpora, Eko Triyanto.
Kedua petinggi KONI tersebut menyuap pejabat Kemenpora dengan tujuan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora RI yang akan diberikan kepada KONI.
Johny dan Ending didakwa menyuap pejabat Kemenpora dengan memberikan satu unit Toyota Fortuner hitam, uang Rp300 juta, kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp100 juta, serta ponsel merek Samsung Galaxy Note 9.
Atas perbuatan tersebut, keduanya didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.